Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmen mempercepat pelaksanaan pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil.
Hal itu disampaikan dalam rapat tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 400.5/7595/SJ tertanggal 24 Oktober 2025 yang digelar di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 28 Oktober 2025.
Rapat yang diikuti secara luring dan daring tersebut membahas lambatnya progres pendaftaran investor SPPG di sejumlah kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 248 titik SPPG di Kaltim, baru 18 titik yang telah memiliki investor.
Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur agar target percepatan pembangunan SPPG tidak kembali tertunda.
Menurutnya, berbagai hambatan seperti akses lokasi, biaya material, dan ketersediaan sumber daya lokal harus segera diurai melalui koordinasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Semua kendala di lapangan harus segera kita identifikasi dan carikan solusi bersama. Target percepatan ini harus benar-benar kita kejar,” tegas Siti Farisyah.
Ia menambahkan, percepatan tidak hanya menyangkut pendaftaran investor, tetapi juga kesiapan data, pemetaan lokasi, dan dukungan teknis di tingkat daerah.
“Setiap perangkat daerah harus aktif, tidak bisa hanya menunggu arahan pusat. Kalau data lengkap dan pemetaan jelas, investor juga akan lebih tertarik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, melaporkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan operasional untuk mempercepat pelaksanaan program gizi tersebut.
Hingga akhir Oktober, Dinkes telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra lokal dan menyiapkan 55 dapur gizi yang siap mendukung operasional SPPG di berbagai daerah.
“Kami sudah mulai menghimpun mitra lokal. Saat ini ada 55 dapur gizi yang siap beroperasi untuk mendukung pelaksanaan SPPG, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” ungkap Jaya.
Ia menilai, keberadaan dapur gizi menjadi elemen penting dalam mewujudkan pelayanan gizi yang merata, terutama bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
Pendamping Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kaltim, Sirajul Amin Mubarak, menambahkan bahwa percepatan program membutuhkan penguatan kapasitas pendamping daerah agar proses administrasi dan penyusunan data di kabupaten/kota berjalan lebih efisien.
Sementara itu, perwakilan Itjen Kemendagri, Sismadi, menekankan pentingnya percepatan survei MBBG dan pemetaan investor potensial.
Jika tidak ada minat dari investor lokal, penunjukan langsung akan dilakukan oleh BGN agar target pembangunan tidak meleset dari jadwal.
Melalui rapat ini, Pemprov Kaltim menegaskan kembali komitmennya mempercepat pembangunan SPPG di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal dan sulit dijangkau.
Dengan sinergi antara Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan BGN, pemerintah optimistis layanan gizi masyarakat dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Kuncinya kolaborasi. Dinas Pangan dan Dinas Kesehatan menjadi motor utama, sementara pemerintah provinsi memastikan semua pihak bergerak ke arah yang sama,” ujar salah satu pejabat dalam rapat tersebut. (*)
Editor: Redaksi
