Penulis: Muhammad Riduan
Presisi.co – Pemerintah Kota Samarinda mulai melakukan langkah mitigasi fiskal setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Pemangkasan itu berdampak langsung pada keuangan daerah, termasuk bagi Kota Samarinda yang kehilangan lebih dari separuh alokasi anggaran tahunannya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan nilai TKD untuk Samarinda turun dari Rp2,7 triliun menjadi Rp1,361 triliun atau berkurang sekitar 49 persen. Meski begitu, ia menegaskan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama di tengah situasi fiskal yang menantang.
“Pemkot tidak akan membuang energi untuk mengeluh. Fokus kami adalah bagaimana beradaptasi agar pelayanan publik tetap prima,” ujar Andi Harun usai rapat koordinasi bersama perangkat daerah, Kamis, 16 Oktober 2025.
Penurunan anggaran diperkirakan memengaruhi rencana belanja daerah tahun 2026, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Namun, Andi Harun bilang pemerintah daerah sudah menyiapkan berbagai langkah mitigasi teknokratik agar dampak penurunan fiskal tidak terlalu besar.
Langkah efisiensi dimulai dari pengurangan belanja rutin. Salah satunya adalah penghapusan anggaran makan dan minum di Sekretariat Kota maupun seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, perjalanan dinas juga akan dikurangi hingga 90 persen, kecuali yang bersifat urgen dan berkaitan dengan kepentingan nasional.
“Efisiensi juga menyasar biaya pemeliharaan. Selama ini masih ada pemborosan, misalnya dalam penggunaan listrik dan fasilitas kantor. Kita perlu disiplin anggaran,” jelasnya.
Andi Harun menilai, situasi ini bisa menjadi momentum untuk membangun budaya kerja hemat dan efisien.
“Kalau di rumah kita bisa hemat listrik, kenapa di kantor tidak? Mungkin ini pengingat agar kita hidup lebih disiplin,” tambahnya.
Meski sejumlah pos anggaran dipangkas, Andi Harun memastikan belanja pegawai dan program strategis Pemkot Samarinda tetap aman. Termasuk tunjangan tambahan penghasilan (TPP), gaji P3K dan non-ASN, hingga program unggulan seperti Probebaya yang menjadi andalan pemerintah kota.
“Kami sudah pastikan tidak ada pengurangan serupiah pun untuk pegawai. Program Probebaya tetap berjalan. Pemeliharaan jalan dan drainase juga tetap dilanjutkan,” tegasnya.
Selain efisiensi, Pemkot Samarinda juga menyiapkan langkah jangka menengah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
“Masih banyak sektor pendapatan yang bisa ditingkatkan, termasuk kontribusi dari BUMD kepada APBD,” pungkasnya.
