Curhatan Para Gubernur Imbas Dana Daerah 2026 Dipotong Menkeu Purbaya: Proyek Jalan dan Gaji PPPK Bisa Terhambat

Penulis: Rafika
Selasa, 07 Oktober 2025 | 39 views

Presisi.co - Kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menolak keras rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penolakan ini muncul karena pemangkasan anggaran dinilai mengancam belanja infrastruktur dan alokasi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebanyak 18 gubernur hadir langsung dalam pertemuan tersebut, dan 15 daerah diwakili. Seluruhnya menyatakan desakan agar rencana pemotongan TKD dibatalkan.

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan, pemotongan anggaran ini berdampak langsung pada berkurangnya alokasi pembangunan di daerah.

Sherly Tjoanda menyebut, pemotongan TKD akan berimbas pada terhambatnya pembangunan jalan dan jembatan di daerah.

"Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," kata Sherly usai pertemuan dengan Menkeu Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Provinsi Maluku Utara sendiri diperkirakan mendapat TKD Rp6,7 triliun pada 2026. Angka ini turun drastis dari pagu 2025 yang mencapai Rp10 triliun, dengan potongan terbesar pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Sherly, rata-rata pemotongan anggaran mencapai 20 hingga 30 persen untuk level provinsi. Bahkan di level kabupaten/kota, potongan bisa mencapai 60 hingga 70 persen.

"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly.

Selain infrastruktur, penolakan terhadap pemotongn dana daerah juga dipicu oleh beban lain di daerah, seperti pembayaran gaji PPPK.

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," tutur Sherly

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, pemotongan anggaran akan sangat membebani setiap provinsi, termasuk Aceh yang TKD-nya terpotong 25 persen. Ia mendesak Menkeu Purbaya membatalkan rencana tersebut.

"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong," kata Muzakir.

"Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," tambahnya. (*)

Editor: Redaksi