Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) terus menggenjot sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) menjelang operasionalisasi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
Salah satu strategi utama adalah mendorong kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) serta menggandeng influencer untuk promosi destinasi wisata.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi menyampaikan bahwa potensi kegiatan MICE sangat menjanjikan dan mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.
Selain itu, Kalimantan Timur yang menjadi penyangga IKN dinilai memiliki daya tarik tersendiri, termasuk dari aspek keamanan dan infrastruktur pendukung.
“Kami selalu terbuka terhadap investasi dan siap menjadi tuan rumah berbagai event, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah,” ujarnya pada Minggu 28 September 2025.
Meski potensial, sektor pariwisata Kaltim masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akses jalan menuju destinasi wisata serta area blank spot sinyal internet di beberapa kabupaten seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Dinas Pariwisata telah menyampaikan kebutuhan perbaikan infrastruktur ini melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), agar bisa diakomodasi lewat APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten.
“Blank spot juga mengganggu promosi karena wisatawan ingin membagikan pengalaman secara langsung. Kami sudah sinergi dengan Kominfo, seperti di Puntang yang sudah dapat internet gratis,” katanya.
Untuk meningkatkan promosi wisata, Dinas Pariwisata Kaltim menggandeng influencer melalui program famtrip (familiarization trip), bekerja sama dengan agensi resmi.
Program ini menuai sorotan karena mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,7 miliar untuk 30 influencer.
Namun, pihak Dispar menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya untuk honor influencer, tetapi juga mencakup transportasi, akomodasi, SPPD, serta pelaporan administrasi.
“Jumlah itu kecil untuk promosi pariwisata. Kita bicara effort ke lapangan, bukan sekadar honor. Jangan buru-buru menilai pemborosan,” tegasnya.
Dinas juga menolak anggapan bahwa program ini hanya untuk bagi-bagi honor, dan memastikan bahwa pemilihan influencer dilakukan melalui agensi resmi serta memperhatikan legalitas dan kualifikasi.
Terkait pengalihan anggaran dari pengembangan desa wisata ke program influencer, Dispar menjelaskan bahwa promosi tetap menjadi bagian penting dari pengembangan.
Tahun depan, program desa wisata akan tetap dilanjutkan dengan skema kolaborasi bersama perusahaan swasta dan Bank Indonesia, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Kita tidak bisa mengandalkan APBD saja. Kolaborasi dengan pihak swasta akan dituangkan dalam MoU dengan kepala daerah,” jelasnya.
Dengan strategi promosi digital dan optimalisasi MICE, Pemprov Kaltim menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisata hingga 30 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Meski demikian, Dinas Pariwisata menekankan pentingnya evaluasi berbasis output dan tetap terbuka terhadap kritik.
“Program ini belum berjalan. Kita sama-sama lihat nanti hasilnya, tapi kami optimis karena pendekatan ini lebih modern dan menjangkau lebih luas,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
