Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa program-program prioritas yang menjadi janji kepala daerah, seperti “Gratispol” dan “Jospol”, akan tetap menjadi fokus utama, meskipun bayang-bayang pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat masih membayangi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, dalam keterangannya kepada media, Senin 8 September 2025.
“Yang pasti, janji-janji Pak Gubernur seperti Gratis Pol dan Jospol tetap kami utamakan. Begitu juga dengan program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan,” ujar Yusliando.
Menurutnya, jika pemangkasan anggaran benar terjadi, maka penghematan akan difokuskan pada belanja yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak berdampak signifikan.
“Belanja sosial yang sifatnya seremonial dan administratif akan kita rasionalkan. Tapi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap kita programkan,” tegasnya.
Pemerintah Siapkan Simulasi Pemangkasan APBD
Saat ini, Pemprov Kaltim tengah menyusun berbagai simulasi anggaran sebagai antisipasi jika pemotongan Dana Transfer ke Daerah benar-benar tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Jadi ketika PMK keluar, kita sudah siap. Simulasinya sudah kami susun dari sekarang,” ujarnya.
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan insentif ASN, Yusliando mengaku masih dalam pembahasan.
Namun, ia memastikan pemerintah akan tetap mengupayakan agar hak-hak pegawai tidak terganggu.
APBD-P 2025: Fokus Realisasi Janji Pemerintah
Untuk APBD Perubahan 2025, pembahasannya baru saja dimulai. Yusliando menyebut perubahan anggaran akan diarahkan agar janji-janji kepala daerah bisa mulai direalisasikan lebih awal pada 2025.
“Gratis Pol dan Jospol akan dimulai di perubahan APBD 2025. Nominal pasti akan berubah, termasuk pemanfaatan Silpa 2024,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa prioritas program pemerintah sudah diatur dalam Permendagri 86/2017, yang menyatakan bahwa janji kepala daerah wajib menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran.
Pegawai Outsourcing dan Pemeliharaan Tetap Diakomodasi
Terkait tenaga non-ASN, Yusliando menyebut sebagian besar pegawai outsourcing sudah beralih menjadi P3K, sementara beberapa posisi tertentu seperti Pamdal tetap dipertahankan.
Sementara itu, pemeliharaan gedung pemerintahan tetap dilakukan, namun dilakukan secara rasional sesuai prinsip kewajaran dan efisiensi.
“Yang jelas, kami tetap memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu meskipun harus menyesuaikan dengan dinamika fiskal yang ada,” pungkas Yusliando. (*)
Editor: Redaksi
