Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bersama istri dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kaltim ke Maroko untuk menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional pada Selasa, 26 Agustus 2025 yang menuai perhatian dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait urgensi dan pembiayaan kunjungan tersebut, yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
“Hasil dari kunjungan itu sebaiknya disampaikan ke publik. Masyarakat berhak menilai apakah keberangkatan rombongan sebesar itu memang diperlukan,” ujarnya, Kamis 28 Agustus 2025.
Menurut Baharuddin, sorotan publik bukan hanya tertuju pada kehadiran gubernur, tetapi juga pada jumlah pejabat yang turut serta dalam rombongan.
Ia mempertanyakan mengapa tidak cukup perwakilan tertentu saja yang mewakili Kaltim, seperti Ketua LPTQ atau Sekretaris Daerah.
“Yang dipertanyakan masyarakat adalah jumlah rombongan. Apakah tidak bisa diwakilkan oleh satu atau dua orang saja?” tambahnya.
Selain urgensi kehadiran, aspek penggunaan anggaran juga menjadi perhatian.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Pemprov Kaltim mengenai sumber dana yang digunakan dalam perjalanan tersebut apakah berasal dari APBD, dana pribadi, atau sumber lainnya.
“Kalau menggunakan dana pribadi, tentu tidak menjadi masalah. Tapi jika menggunakan dana publik, harus ada transparansi terkait dasar penggunaan anggarannya. Itu uang rakyat,” tegas Baharuddin.
Ia mengingatkan bahwa saat ini Kaltim sedang menghadapi tantangan efisiensi anggaran, terlebih dengan adanya pemotongan dana transfer pusat yang akan berpengaruh pada struktur APBD 2026.
Oleh karena itu, prioritas anggaran seharusnya lebih diarahkan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita dorong agar pejabat lebih fokus pada kerja nyata di lapangan. Kegiatan luar negeri harus benar-benar memiliki dampak jelas bagi daerah,” ujarnya.
DPRD Kaltim pun meminta Pemprov untuk menyampaikan kepada publik tujuan, manfaat, dan hasil dari kunjungan tersebut, khususnya jika berkaitan dengan pengembangan bidang keagamaan dan diplomasi budaya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Kaltim belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan klarifikasi tersebut. (*)
Editor: Redaksi
