Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin 4 Agustus 2025.
Upaya ini dilakukan untuk menyoroti berbagai persoalan yang dinilai belum ditangani serius oleh Pemprov Kaltim. Mulai dari infrastruktur jalan yang rusak hingga dugaan penyalahgunaan anggaran publik.
Dalam orasinya, Ketua HMI Cabang Samarinda, Syahril Saili, menyampaikan bahwa masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan masih menghadapi akses jalan yang buruk, kesenjangan layanan pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang minim.
“Kondisi jalan di Mahakam Ulu dan Kutai Barat rusak parah. Fasilitas kesehatan dan sekolah di daerah seperti Kutai Timur juga masih jauh dari layak. Pemerintah tidak bisa tutup mata,” ujar Syahril.
HMI juga menuntut tanggung jawab nyata dari pemerintah atas insiden lubang tambang yang telah menewaskan sedikitnya 54 anak.
Mereka mengecam lambannya penegakan hukum terhadap perusahaan yang lalai dalam reklamasi dan pengamanan bekas galian tambang.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti transparansi anggaran. Sorotan utama tertuju pada Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, terkait dugaan penyimpangan dana dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) senilai Rp100 miliar, serta penggunaan anggaran hibah dan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Kami melihat tidak ada kejelasan hukum. Sekda sudah pernah diperiksa sebagai saksi, tapi sampai sekarang diam. Kami menduga ada yang ditutupi,” tegas Syahril.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, langsung menemui para demonstran. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan Rp250 miliar untuk membangun jalan beton dari Tering ke Mahakam Ulu yang ditarget rampung akhir 2025.
“Proyek sudah berjalan, dan saya siap turun ke lapangan bersama mahasiswa untuk memastikan progresnya,” kata Seno.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov tengah membangun delapan unit SMA/SMK baru dan telah mengirim 68 ton beras ke Mahulu sebagai respons atas tingginya harga bahan pokok.
Dalam bidang kesehatan, ia mengakui adanya kekurangan tenaga medis lebih dari 1.200 orang dan keterbatasan sarana di wilayah terpencil.
“Kami sudah alokasikan pembangunan Puskesmas Tipe C dan rumah sakit di beberapa kabupaten. Tahun depan, ini akan menjadi prioritas,” jelasnya.
Terkait korban lubang tambang, Seno menyebut pihaknya telah menyurati Kementerian ESDM dan meminta aparat penegak hukum menindak perusahaan tambang yang tidak mematuhi aturan keselamatan.
“Pemprov memang tidak punya wewenang langsung atas tambang, tapi kami terus menekan agar ada penegakan hukum yang tegas,” ucapnya.
Dalam isu dugaan korupsi anggaran, ia memastikan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang akan dilindungi jika terbukti melanggar hukum.
“Kami terbuka. Kalau ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Kami siap dikawal bersama-sama,” ujar Seno.
HMI memberi waktu satu minggu kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Mereka menyatakan siap mengawal kasus ini hingga ke Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tidak ada tindak lanjut yang nyata.
“Kami tidak main-main. Jika tidak ada progres, kami akan turun aksi kembali dalam jumlah yang lebih besar,” tutup Syahril. (*)
Editor: Redaksi
