Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ratusan mitra pengemudi aplikasi Maxim menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin 4 Agustus 2025.
Hal ini menyusul akibat penyegelan kantor operasional perusahaan tersebut oleh Satpol PP. Para pengemudi menilai kebijakan itu telah berdampak langsung pada penghasilan mereka dan menuntut regulasi yang lebih adil bagi seluruh aplikator transportasi daring di daerah.
“Kami tidak menolak aturan pemerintah. Tapi penutupan kantor ini sepihak dan merugikan ribuan mitra yang menggantungkan hidup dari aplikasi,” ujar Tajuddin Ayuc, Koordinator Gabungan Mitra Cakrawala.
Menurut Tajuddin, penutupan kantor berdampak pada layanan teknis, termasuk gangguan sistem dan lambatnya penanganan kendala aplikasi yang mereka alami sehari-hari.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang jelas terkait sanksi penyegelan dalam SK Gubernur yang dijadikan acuan tindakan tersebut.
“SK itu hanya mengatur tarif, bukan penutupan kantor. Kalau ini terus berlanjut tanpa dasar hukum yang kuat, kami khawatir pemerintah dianggap tidak adil dan berpihak,” lanjutnya.
Selain mendesak pembukaan kembali kantor Maxim, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap intervensi dari pihak eksternal yang dianggap berpotensi memengaruhi kebijakan pemerintah.
Mereka meminta audit menyeluruh terhadap semua perusahaan transportasi daring di Kaltim agar regulasi ditegakkan secara setara.
Di sisi lain, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim, mengonfirmasi bahwa kantor Maxim akan kembali dibuka.
Pihaknya menyebut bahwa PT Maxim telah menyatakan komitmennya untuk mematuhi ketentuan tarif yang berlaku.
“PT Maxim sudah siap menyesuaikan tarif sesuai SK Gubernur. Pembukaan kantor dilakukan hari ini, sambil tetap ada proses evaluasi berkala,” ujar Edwin.
Pihak Maxim Indonesia melalui Government Relation Specialist, Muhamad Rafi Assegaf, menyampaikan komitmen untuk menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah dan mitra. Ia menegaskan bahwa perusahaan akan mengakomodasi tuntutan mitra sebagai bahan perbaikan layanan.
“Kami mendukung transparansi regulasi dan siap mengikuti mekanisme evaluasi. Yang terpenting, mitra tetap bisa bekerja dan layanan berjalan normal,” katanya.
Meski pembukaan kantor telah disepakati, para mitra meminta agar ke depan tidak ada lagi perlakuan yang dianggap diskriminatif terhadap aplikator transportasi daring manapun.
“Kami tidak menolak diatur, tapi atur semua dengan adil. Jangan hanya Maxim yang ditekan, sementara aplikator lain tidak disentuh. Ini soal keberlangsungan kerja ribuan orang,” tutup Tajuddin. (*)
Editor: Redaksi
