Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan serius dalam DPRD Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya peran sekolah swasta dalam mendukung pemerataan pendidikan menengah, khususnya di jenjang SMA, SMK, dan SLB yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kalau semua diarahkan ke sekolah negeri, masalah daya tampung tidak akan selesai. Padahal sekolah swasta juga mendapat dukungan BOSNAS dan BOSDA,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, Jumat 11 Juli 2025.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak memandang sekolah negeri sebagai satu-satunya pilihan. Beberapa sekolah swasta, seperti milik Muhammadiyah di Kutim, bahkan mengalami kekurangan murid akibat persepsi tersebut.
“Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab membangun sekolah negeri, tapi juga memastikan sekolah swasta bisa tumbuh dan berkembang,” katanya.
Darlis menyebut bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim tengah mengupayakan solusi jangka pendek, di antaranya dengan menambah jumlah siswa per kelas dari 36 menjadi 38 atau 40 siswa.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak berdampak negatif pada keberlangsungan sekolah swasta.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Kaltim juga merencanakan pembangunan unit sekolah baru (USB) di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, serta penambahan ruang kelas baru (RKB) di beberapa SMA negeri di Kutim. (*)
Editor: Redaksi
