Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, meminta Pemprov untuk memperjelas akses informasi terkait program Gratispol pendudukan guna menghindari simpang siur di masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sarkowi dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UNMUL), Senin 30 Juni 2025 di Teras Samarinda.
Menurut Sarkowi, keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat dan menjadi hal krusial untuk mencegah kesalahpahaman terkait pelaksanaan program strategis tersebut.
“Informasi yang tidak jelas bisa menimbulkan kegaduhan. Karena itu Pemprov perlu membenahi proses pengelolaan dan penyebaran informasi soal perkembangan Gratispol,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi anggaran harus dijunjung tinggi, terutama karena program Gratispol telah menjadi bagian dari pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kaltim.
“Karena ini menyangkut anggaran, kita mendorong transparansi sepenuhnya. Kalau hanya diatur dengan pergub (peraturan gubernur) tidak cukup, kita akan dorong penguatan lewat perda,” tegasnya.
Sarkowi berharap Pemprov Kaltim segera mengambil langkah perbaikan agar pelaksanaan Gratispol tidak hanya berjalan optimal.
“Tetapi juga disertai informasi yang akurat dan mudah diakses publik,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
