Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Banjir besar yang melanda Kota Samarinda sejak awal pekan ini memutus sejumlah akses utama dan memicu kemacetan panjang di kawasan terdampak, seperti Kecamatan Loa Janan Ilir dan Jalan HM Rifadin.
Kondisi ini mendorong DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah sistemik dalam penanganan banjir.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut penanganan banjir tidak bisa lagi bersifat reaktif. Ia menekankan perlunya solusi menyeluruh yang mencakup evaluasi tata kelola tambang, drainase, hingga alih fungsi lahan.
“Ini bukan hanya soal hujan deras, tapi juga karena aktivitas di daerah hulu. Samarinda berada di hilir, jadi kalau air dari luar kota masuk, debitnya jadi luar biasa. Tanpa langkah sistemik, banjir akan terus berulang,” ujar Darlis, Kamis 19 Juni 2025.
Menurutnya, dampak banjir kali ini cukup parah. Selain kemacetan, sejumlah titik di Loa Janan Ilir mengaktifkan dapur umum untuk membantu warga terdampak. Jalan utama di kawasan HM Rifadin juga dilaporkan sempat terputus akibat genangan tinggi.
Politisi PAN itu menyebut penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, melainkan harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
“Ini ibu kota provinsi. Harus ada sistem mitigasi banjir yang terencana dan antisipatif. Jangan tunggu air naik dulu baru sibuk bertindak,” tegasnya.
Darlis juga menyinggung pentingnya integrasi kebijakan lintas wilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta pengetatan izin tambang yang berpotensi merusak lingkungan dan mempercepat aliran permukaan.
Ia berharap Pemprov segera membentuk tim lintas sektor untuk merumuskan langkah jangka panjang dalam meredam banjir musiman yang kini semakin meluas ke berbagai kabupaten/kota di Kaltim. (*)
