Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, membutuhkan pembenahan serius dalam pelaksanaannya di lapangan.
Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah menyerahkan pengelolaan langsung kepada pihak sekolah.
“Program ini sangat baik dan strategis untuk peningkatan gizi anak. Tapi dalam implementasinya, masih banyak kekurangan. Saya mendorong agar pengelolaannya dilakukan langsung oleh sekolah, bukan oleh pihak ketiga,” ujar Agusriansyah, Selasa 10 Juni 2025.
Ia menilai, sekolah memiliki pemahaman lebih baik terhadap kondisi dan kebutuhan gizi para siswanya, sehingga pelibatan mereka dalam proses pengadaan dan distribusi makanan akan meningkatkan efektivitas program.
“Kalau sekolah diberi kewenangan langsung, mereka bisa menyesuaikan menu dengan selera lokal dan kebutuhan siswa. SPj-nya juga bisa lebih transparan karena dikelola internal,” tambahnya.
Sejak diluncurkan Januari 2025, program MBG menyasar pelajar di berbagai jenjang pendidikan, terutama di wilayah dengan tingkat malnutrisi tinggi.
Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa menu makanan yang disediakan melalui pihak ketiga justru mengalami penurunan kualitas dibanding sebelumnya.
“Kami terima laporan dari lapangan, sebelum ada program MBG, makanan yang disediakan sekolah lebih baik. Sekarang justru ada yang kualitasnya menurun setelah program berjalan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya aspek gizi dalam penyusunan menu dan efisiensi dalam distribusi. Menurutnya, prinsip keberdayaan lokal harus menjadi dasar pelaksanaan MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh peserta didik.
“Ini bukan sekadar soal bagi-bagi makanan. Ini soal pemenuhan gizi anak-anak bangsa. Harus ada pendekatan ilmiah dan keterlibatan komunitas sekolah agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Agusriansyah menekankan perlunya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk pelibatan ahli gizi dan perencana anggaran untuk menyempurnakan program.
“Program ini harus terus berjalan, tapi dengan pembenahan. Evaluasi gizi, efektivitas pelayanan, dan fleksibilitas di tingkat sekolah menjadi kunci agar program ini betul-betul berdampak,” pungkasnya. (*)
