Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co — Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama jajaran Forkopimda Kecamatan Loa Janan Ilir dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan lapangan ke wilayah Loa Janan Ilir, Rabu 4 Juni 2025.
Peninjauan ini dilakukan untuk merespons persoalan aliran air yang menyebabkan tekanan tinggi terhadap permukiman warga, terutama di Perumahan Haji Saleh dan sekitarnya.
"Hari ini kami Pemkot Samarinda dan Forkopinda tingkat Kecamatan Lojanan Ilir serta PU Provinsi hadir langsung untuk tinjau rencana sudetan sebagai saluran pembuangan air dari Waduk Barito dan DAS (Daerah Aliran Sungai) IAIN (UINSI)," ucapnya saat diwawancari di lokasi.
Andi Harun menjelaskan terdapat 3 sumber utama aliran air yang menambah beban saluran air di kawasan itu, yakni dari DAS sekitar UINSI, Waduk Kolam Barito, dan aliran air yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan di daerah Purwajaya.
"Itu yang membuat tekanan terhadap di perumahan Haji Saleh dan sekitarnya yang membuat tekanannya menjadi berat, karena setidaknya ada tiga arah sumber air yang cukup besar," ujarnya.
Pemerintah Kota Samarinda akan segera berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menelusuri asal aliran air dari wilayah Purwajaya.
Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) guna mencari solusi pengalihan aliran air yang masuk ke Loa Janan Ilir.
Selain masalah aliran air, Wali Kota juga menyoroti permukiman warga yang berdiri di atas badan sungai, bukan hanya di bantaran, yang menyebabkan penyempitan ruang air.
"Sementara itu yang lain adalah pemukiman yang tidak mendukung atau berkontribusi terhadap menyempitnya ruang air kita di sungai," jelasnya.
Ada tiga sungai yang menjadi perhatian dalam sistem aliran ini, yakni Sungai Loa Janan, Sungai Loalah, dan Sungai Lohui. Diharapkan, sumber air dari Sungai Loalah dan Lohui bisa langsung dialirkan ke Sungai Loa Janan, mengurangi tekanan di wilayah padat penduduk.
Ia telah menginstruksikan camat dan lurah setempat untuk segera melakukan inventarisasi permukiman dan sosialisasi kepada masyarakat mulai minggu ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif agar solusi jangka panjang bisa diterima publik.
"Kalau pun tidak bisa kita bebaskan sungai sepenuhnya, minimal (Lebarnya) bisa 10 hingga 15 meter, agar aliran air lebih lancar. Penegakan hukum itu harus memperhatikan kemanfaatan dan kondisi sosial warga," tambahnya.
Andi Harun menyebut bahwa penanganan banjir di kawasan ini kompleks dan lintas sektor, serta memerlukan waktu, komunikasi, dan koordinasi intensif agar tidak hanya menangani gejala, tapi juga akar masalahnya. (*)
Editor: Redaksi
