Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa longsor yang melanda Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan disebabkan oleh aktivitas pertambangan.
Berdasarkan kajian teknis dan geologi, faktor utama bencana ini adalah kondisi tanah yang labil dan curah hujan ekstrem dalam beberapa bulan terakhir.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kaltim di Gedung E DPRD pada Senin, 2 Juni 2025.
Rapat tersebut turut membahas dampak longsor yang menimpa 22 kepala keluarga di kawasan Km 28 Batuah.
“Kami telah melakukan kajian teknis. Jarak antara titik longsor dan aktivitas tambang PT BSSR sekitar 1,7 kilometer, dan lokasi disposal bahkan lebih jauh. Itu masih dalam batas aman sesuai regulasi,” kata Bambang.
Berdasarkan hasil kajian tim geologi Universitas Mulawarman dan pengamatan lapangan, tidak ditemukan pelanggaran teknis oleh perusahaan tambang. Kajian geoteknik juga menyebutkan bahwa struktur tanah di lokasi longsor tergolong rapuh dan berada di lembah yang rawan bencana.
“Longsor ini terjadi di wilayah yang termasuk Formasi Kampung Baru, yang secara geologis memang rawan, apalagi setelah curah hujan tinggi terus-menerus mengguyur,” jelasnya.
Meskipun tambang tidak terbukti menjadi penyebab langsung, Dinas ESDM membuka ruang investigasi lanjutan jika ditemukan indikasi baru. Bambang menegaskan bahwa pihaknya siap turun ke lapangan bersama DPRD, masyarakat, dan instansi terkait untuk memverifikasi kembali lokasi longsor.
“Kalau nanti ditemukan bukaan tambang baru dekat pemukiman dan tidak sesuai izin, kami tidak ragu untuk menindak. Termasuk pencabutan izin bila terbukti melanggar,” tegasnya.
Terkait penanganan warga terdampak, pemerintah mendorong perusahaan untuk tetap memberikan dukungan moral dan material. Salah satu bentuknya adalah usulan pengadaan lahan setengah hektare untuk relokasi warga.
“Ini bukan soal menyalahkan, tapi bagaimana kita bersama menunjukkan kepedulian terhadap sesama,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga sudah menginisiasi relokasi dan meminta bantuan dari Dinas Sosial untuk penanganan jangka pendek.
Dalam rapat itu, penyidik geologi dari Dinas ESDM, Satria, turut memberikan penjelasan teknis. Ia menyebut karakteristik tanah di wilayah tersebut terdiri dari lempung, pasir kuarsa, dan batuan berpori yang mudah menyerap air.
“Ketika curah hujan tinggi, air mengendap di bawah permukaan dan menyebabkan tanah bergerak. Posisi pemukiman yang berada di atas lembah memperbesar risiko longsor,” ujar Satria.
Ia juga menegaskan bahwa bukaan tambang berada pada elevasi lebih rendah dari lokasi longsor, sehingga kecil kemungkinan menjadi pemicu.
“Secara logika geologi, gerakan tanah ke atas karena tambang di bawah itu sangat tidak mungkin,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
