Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ratusan pengemudi ojek dan taksi online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa 20 Mei 2025.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang digalang Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) untuk mendesak perbaikan regulasi dan kesejahteraan bagi para pekerja transportasi online.
Sekitar 10.000 anggota AMKB yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kaltim menyuarakan lima tuntutan utama, yang dinilai krusial demi keberlangsungan hidup mitra driver.
Di antara tuntutan itu adalah permintaan kenaikan tarif bersih layanan ojek dan taksi online, penghapusan biaya tambahan bagi konsumen, serta regulasi khusus terkait layanan pengantaran makanan dan barang.
“Selama ini, aplikator menjalankan promosi yang justru merugikan penghasilan mitra. Program seperti slot operasional, double order, dan akses hemat membuat pengemudi sulit mendapatkan pendapatan layak,” ujar Ivan Jaya selamu perwakilan AMKB.
AMKB juga menuntut kehadiran Undang-Undang yang mengatur transportasi online secara komprehensif, serta mendorong Gubernur Kalimantan Timur agar menyampaikan kajian dan aspirasi ini ke Kementerian Perhubungan.
Mereka menekankan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada, yakni Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2019 dan No. 118/2018.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan perlindungan terhadap driver online dari eksploitasi aplikator.
“Kita berharap pemerintah tidak hanya menjadi penonton, tetapi hadir sebagai pelindung kelompok pekerja informal yang menopang sistem transportasi perkotaan modern,” tukasnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menyatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti aspirasi pengemudi ojek online (ojol) terkait kenaikan tarif dan regulasi yang adil kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
"Ojol ini menjadi bagian penting bagi perekonomian masyarakat Kaltim, terutama UMKM. Kita akan terima, kita akan audiensi dan kita akan sampaikan karena ini wewenang dari pemerintah pusat," tutup Wagub Seno Aji. (*)
Editor: Redaksi
