Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menemukan air bercampur asam yang diduga berasal dari tambang ilegal di bekas galian yang ada di kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS).
Sarkowi menjelaskan, bekas galian tersebut menyisakan air bercampur asam yang dapat mencemari kualitas tanah dan air di kawasan hutan KRUS. Terlebih, area tersebut juga menjadi wilayah resapan dan aktivitas pertanian masyarakat sekitar.
“Air asam akibat tambang itu bisa mencemari tanah dan sangat berbahaya, apalagi hutan itu juga jadi sumber air bagi lingkungan sekitarnya,” ungkap Sarkowi saat meninjau langsung kawasan KRUS di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara pada Rabu, 16 April 2025.
Tak hanya soal air, Sarkowi juga menemukan kerusakan vegetasi di sejumlah titik vital di area KRUS. Padahal kawasan ini selama ini menjadi laboratorium alam dan lokasi penelitian bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan (Fahutan) Unmul.
“Ini kawasan pendidikan. Kerusakannya cukup serius. Bahkan biota alam di dalamnya ikut terancam habitatnya,” tegas alumni Fahutan Universitas Mulawarman tersebut.
Sarkowi menambahkan, pembukaan lahan ini berpotensi masuk dalam ranah hukum, baik pidana maupun perdata. Ia menilai perlu ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk kewajiban reklamasi lahan.
“Kita dorong dilakukan evaluasi ekonomi untuk menghitung kerugian lingkungan. Nantinya bisa ditindaklanjuti lewat jalur pidana dan perdata,” tegasnya kepada awak media.
Politikus Partai Golkar ini menyebut, dalam waktu dekat Komisi IV DPRD Kaltim akan mendorong pelaksanaan rapat lintas komisi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Nanti kita undang semua pihak terkait. Mulai dari Unmul selaku pengelola, Polda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda dan Provinsi, hingga Dinas ESDM,” paparnya.
Menurut Sarkowi, kejadian ini menjadi peringatan serius agar seluruh pihak lebih peduli terhadap lingkungan, terutama kawasan hutan yang menjadi habitat penting.
“Ini momentum agar semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), lebih peka bahwa hutan itu adalah habitat yang wajib kita jaga bersama,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
