Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co - Partai Hijau Indonesia menggelar diskusi bertajuk “Mobil Listrik atau Transportasi Publik?” yang diselenggarakan di taman Odah Bekesah pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Erzha Hati Tegar, perwakilan dari Transit Samarinda, menyoroti kontradiksi kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini tidak selaras dengan kebutuhan mendasar masyarakat untuk memiliki akses terhadap transportasi publik yang layak.
Hal tersebut berdasarkan kebijakan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju, Luhut Binsar Panjaitan yang memberlakukan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit untuk sepeda motor listrik serta Rp 70 juta per unit untuk mobil listrik
Memang, kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas buang dari kendaraan yang masih berbahan bakar fosil. Namun, ia menganggap, transportasi publik yang seharusnya digencarkan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat
“Kita melihat pemerintah memberikan subsidi untuk mobil listrik, padahal transportasi publik di banyak kota, termasuk Samarinda, masih sangat timpang kualitasnya. Seharusnya, pengembangan transportasi publik diprioritaskan sebagai layanan dasar, bukan hanya sekadar proyek prestisius seperti MRT di Jakarta,” ujar Erzha.
Erzha menjelaskan, transportasi publik harus memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan pola pemukiman dan perjalanan.
“Bus kota, angkot, dan moda transportasi lainnya harus dikembangkan sesuai zaman. Tarif, rute, dan pelayanannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar transportasi publik tidak hanya jadi simbol, tapi benar-benar digunakan,” katanya.
Di Samarinda sendiri, Erzha mengungkapkan adanya rencana Pemkot untuk meluncurkan transportasi umum modern. Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang.
“Prinsipnya, pembangunan harus sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau tidak, transportasi yang dibangun hanya akan jadi infrastruktur yang mubazir,” imbuhnya.
Erza menilai, transportasi publik adalah kunci bagi pertumbuhan kota yang berkelanjutan. Erzha memberikan contoh Jakarta, yang tidak mungkin berkembang tanpa sistem transportasi massal seperti KRL, MRT, atau Transjakarta.
“Samarinda memang tidak sebesar Jakarta, tapi itu bukan alasan untuk tidak mengembangkan transportasi umum. Jika tidak dibangun, kendaraan pribadi akan terus bertambah, sementara kapasitas jalan tetap terbatas,” jelasnya.
Erzha menekankan, keberhasilan transportasi publik terletak pada kenyamanan dan keadilan. Maka dari itu, masyarakat harus diberikan opsi yang sama nyamannya. Apakah itu berjalan kaki, naik kendaraan pribadi, atau menggunakan transportasi umum.
"Saat ini, transportasi publik di Samarinda masih kalah nyaman dibanding motor atau mobil pribadi,” katanya.
Partai Hijau Indonesia melalui diskusi ini berharap pemerintah lebih fokus pada pengembangan transportasi publik yang inklusif, nyaman, dan berkelanjutan, dibandingkan sekadar memberikan subsidi mobil listrik yang hanya dinikmati segelintir kalangan.
“Investasi di transportasi publik adalah investasi untuk masa depan kota dan kualitas hidup masyarakatnya,” tutup Erzha. (*)
Editor: Redaksi
