search

Daerah

BRGMMangrove for Coastal ResilienceRehabilitasi MangroveHutan Mangrove di KaltimAsman Azis

BRGM Targetkan Rehabilitasi Mangrove 30.046 Hektar di Kalimantan Timur hingga 2027

Penulis: Giovanni Gilbert Anras
5 jam yang lalu | 0 views
BRGM Targetkan Rehabilitasi Mangrove 30.046 Hektar di Kalimantan Timur hingga 2027
Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Manager BRGM Kaltim, Asman Azis. (Presisi.co/Gio)

Samarinda, Presisi.co – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus memacu upaya rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Program ini ditargetkan memulihkan mangrove seluas 30.046 hektar di wilayah Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2024 hingga 2027.

"Kami melaksanakan rehabilitasi mangrove di enam kabupaten di Kaltim, yaitu Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Paser," ujar Asman Azis, Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Manager, BRGM Kaltim pada Senin, 23 Desember 2024.

Pada tahun 2024, BRGM memulai rehabilitasi seluas 4.445 hektar di tiga kecamatan di Kutai Kartanegara, yakni Muara Badak, Anggana, dan Muara Jawa. Program ini melibatkan 34 kelompok masyarakat, termasuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

"Pelaksanaan program ini berbasis padat karya, di mana masyarakat langsung terlibat dalam penanaman, persiapan bibit, dan pembersihan lahan. Anggaran disalurkan langsung dari bendahara negara ke rekening kelompok atau individu," tambah Asman.

Dalam pelaksanaannya, BRGM menerapkan prinsip silvofishery, yaitu menggabungkan rehabilitasi mangrove dengan aktivitas ekonomi tambak. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan produktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami memastikan keberlanjutan tambak ramah lingkungan, di mana mangrove menjadi habitat alami udang, kepiting, dan ikan. Dengan begitu, produktivitas tambak dapat meningkat setiap tahunnya," jelasnya.

Program ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, LSM, dan aparat hukum, untuk memastikan transparansi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan.

"Kami berharap program ini berjalan sesuai target dan dapat memperkuat ekosistem mangrove sebagai penopang ekonomi dan pelindung pesisir," tutup Asman. (*)

Editor: Redaksi