Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Jakarta, Presisi.co - Hacker Bjorka melancarkan aksinya kembali dengan membocorkan sekitar 6 juta data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh (@secgron) dalam postingan di platform X pada Rabu, 18 September 2024.
Dari data tersebut, Bjorka menjual Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Breach Forums. Beberapa dari jutaan data tersebut termuat data pejabat mulai dari Joko Widodo, Erik Tohir, Gibran Rakabuming Raka, dan Sri Mulyani.
Ia juga menyertakan tangkapan layar 25 pencarian teratas dari 10.000 sampel yang di dalamnya terdapat NIK, NPWP, nama, telpon, Fax, dan lainnya. Dekitar 6,6 juta data tersebut dibanderol dengan harga kurang lebih US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.
"Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, selain itu ada juga data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang tidak berguna," demikian bunyi keterangan Bjorka dalam forum tersebut.
Sejauh ini, belum diketahui bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi kebocoran data NPWP yang total ada 6.663.379.
Data yang dibagikan oleh Bjorka tersebut memiliki berat 2GB dengan format CSV, dan pembagian file-nya menggunakan private CDN.
Sebagai informasi, Teguh Aprianto merupakan konsultan keamanan siber yang berbasis di Jakarta. Ia adalah sosok pendiri komunitas hacker Indonesia yang bernama Ethical Hacker Indonesia.
Ia sempat berbincang dengan Deddy Corbuzier membahas mengenai insiden peretasan PDN yang sempat melumpuhkan ratusan sistem layanan pemerintahan beberapa waktu lalu. (*)
Editor: Redaksi
