Penulis: Redaksi Presisi
Tenggarong, Presisi.co - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) gencar melakukan sosialisasi terkait kemudahan mengurus dokumen kependudukan. Informasi yang dikemas dalam berbagai bentuk telah disebarkan lewat media sosialiasasi seperti media sosial, televisi, radio, dan kanal podcast.
Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, mengakui pihaknya masih menemui sejumlah kendala dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pasalnya, tingkat literasi masyarakat yang rendah menjadi penyebab informasi penting tidak terjangkau meski sosialisasi di media massa sudah sering dilakukan.
“Meskipun sebagian besar masyarakat Kukar telah menggunakan handphone, namun informasi yang mereka akses cenderung bersifat hiburan dan belanja. Berita dan informasi yang lebih penting sering kali tidak diperhatikan,” ujar Muhammad Iryanto.
Menyikapi persoalan ini, Disdukcapil Kukar tak hanya mengandalkan media massa untuk menjangkau masyarakat. Iryanto mengatakan pihaknya gencar melakukan sosialisasi tatap muka dan melibatkan RT dalam penyampaian informasi.
“Alhamdulillah, upaya-upaya tersebut memberikan dampak positif. Jumlah pelayanan yang kami handle meningkat drastis dari sebelumnya," papar Iryanto.
"Jika pada tahun 2020 kami hanya masuk sekitar 400 dokumen diluar KTP, kini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1000 dokumen per hari. Bahkan pernah mencapai 1480 dokumen dalam satu hari,” tambahnya.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kemudahan akses layanan Disdukcapil di tingkat desa.
Bagi masyarakat yang memiliki kendala di sinyal atau kurang familiar dengan teknologi, Disdukcapil Kukar telah bermitra dengan pemerintah di tingkat desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut.
Menurut Iryanto, kolaborasi yang baik antara Disdukcapil dan pemerintah desa ini memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses pengurusan dokumen kependudukan.
“Dengan demikian, meskipun ada yang tidak bisa mengakses internet atau tidak memiliki kuota, mereka tetap bisa datang ke desa dan langsung diurus dengan bantuan dari pemerintah desa,” tuturnya. (Adv)
Editor: Rafika
