Penulis: Presisi 1
Samarinda, Presisi.co - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengevaluasi program-program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) selama tahun anggaran 2023.
Progres pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR Kaltim mencapai 86,39 persen.
"APBD 2023 kan memang sudah habis, jadi kita tanyakan lah progres dari kegiatan itu kira-kira sudah seberapa jauh. Ternyata laporan dari Dinas PUPR-Pera Kaltim yang sudah terselenggara sekitar 86,39 persen," ujarnya, Rabu (20/3/2024).
Pengerjaan 14 persen yang beluk kelar dikarenakan beberapa proyek belum selesi sampai akhir 2023.
"Jadi, karena adanya Pergub Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran Berikutnya. Pergub 71 ini untuk penambahan waktu bagi pihak ketiga agar dapat menyelesaikan pekerjaannya, anggarannya sekitar Rp100 miliar," ujar Veridiana.
Selain itu pembebasan lahan senilai Rp115 miliar belum selesai. Hal tiu dikarenakan permasalahan verifikasi pemilik asli.
"Anggaran pembebasan lahan kurang lebih Rp115 miliar, pembebasan lahan ini karena terkait masalah verifikasi, siapa sebenarnya yang berhak untuk menerima, ini di lapangan belum selesai," terangnya.
Selain itu, faktor yang mempengaruhi progres pekerjaan Dinas PUPR Kaltim belum terserap sepenuhnya. Karena ada beberapa kegiatan yang belum mengikuti prosedur.
"Lalu ada kegiatan di perkim, itu yang muncul Rp107 miliar, masalahnya, ada pekerjaan yang muncul di APBD perubahan, tetapi belum mengikuti prosedur, sehingga yang di perkim ini akan dilelang ulang, diproses ulang lagi," pungkas Veridiana.
