Bupati Kukar Minta Perusahaan Permudah Karyawannya dalam Menyalurkan Suara Pada Pemilu 2024
Penulis: Redaksi Presisi
Minggu, 29 Oktober 2023 | 258 views
Tenggarong, Presisi.co - Menyambut pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 yang sisa hitungan bulan, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta pihak perusahaan bersedia memberi keringanan kepada para karyawannya agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.
Upaya ini dilakukan oleh orang nomor satu di Kukar tersebut guna meminimalisir angka golput. Menurutnya, di setiap perhelatan Pemilu, tingkat partisipasi pemilih di Kukar dinilai masih belum maksimal, khususnya bagi kecamatan yang di wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan.
Keberadaan perusahaan tersebut dinilai menyebabkan sejumlah karyawannya kesulitan untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Edi menyebut, hal ini bukan masalah besar jika ada TPS yang terletak di wilayah perusahaan kelapa sawit. Namun, jika TPS tersebut terletak di desa yang terdaftar, jauhnya jarak antara desa dan area perusahaan membuat karyawan harus meluangkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai TPS dan menyalurkan suaranya.
"Daerah ini banyak karyawan perusahaan, mereka mengaku takut mendapatkan sanksi pemotongan pendapatan jika tidak masuk kerja," ungkap Edi, Minggu (29/10/2023).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia pun meminta agar perusahaan turut berkontribusi terhadap suksesnya gelaran pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, dengan memberi kemudahan bagi karyawannya untuk menyalurkan suara mereka, khususnya yang merupakan warga lokal.
"Kami minta betul-betul nanti peran sertanya memberikan waktu kepada karyawan saat jam pagi untuk mencoblos ke TPS, nanti siangnya bisa untuk kembali bekerja," katanya.
Lanjut Edi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga gencar melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan untuk tingkatkan jumlah partisipasi, termasuk di daerah yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan.
"Jika penyebab rendahnya partisipasi pemilih karena faktor kebijakan perusahaan kepada karyawan, ini harus dicek validitasnya dan segera mendapatkan solusi. Ada sisi komunikasi yang perlu diperbaiki," pungkasnya. (Adv)