Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Komisi II DPRD Kaltim meminta agar pemerintah transparan terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menekankan pentingnya penyampaian informasi anggaran yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau mau transparan, semua harus transparan. Saat ini, semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Nidya.
Meski begitu, pria yang disapa Tiyo ini berharap adanya kerjasama antara Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dalam membangun IKN. Tiyo menilai, informasi terbuka mengenai IKN penting untuk masyarakat.
"Supaya masyarakat terinformasi dengan baik," tambahnya.
Tiyo juga menyoroti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal.
"Lokasi IKN di Kaltim seharusnya melibatkan masyarakat setempat," ujarnya. "Kita siapkan SDM lokal dan mereka harus terlibat aktif."
Selain itu, izin usaha dan investasi di IKN atau daerah sekitarnya harus terpublikasi. Meskipun beberapa izin diarahkan ke pusat, di daerah biasanya melalui Online Single Submission (OSS).
"Semua berbasis sistem. Apakah ada yang di Badan Otorita atau pusat, kita pantau. Semua dapat dilihat dan dianalisa," tutup Tiyo.
