Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terus ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun. Dalam sebuah pertemuan, ia menekankan perlunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mengoptimalkan rekomendasi dan catatan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (LHP-BPK) Perwakilan Kaltim.
Muhammad Samsun menekankan pentingnya Pemprov untuk memanfaatkan catatan-catatan yang ada dalam LHP-BPK terutama yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Menurutnya, catatan tersebut memiliki nilai penting dalam mengawasi dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
"Tentunya kami berharap agar Pemprov bisa merespons dan memaksimalkan rekomendasi serta catatan dalam LHP-BPK. Ini bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsi eksekutif," ujar Samsun pada Minggu, tanggal 18 Juni 2023.
Lebih lanjut, Samsun menekankan bahwa pelaksanaan catatan yang ada dalam LHP-BPK harus segera direalisasikan oleh Pemprov. Ini penting karena catatan tersebut adalah hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan oleh BPK Kaltim. Hal ini juga diharapkan akan membantu memastikan bahwa penggunaan dana APBD sesuai dengan perencanaan dan harapan.
Dalam konteks ini, Samsun mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim telah melaksanakan pembahasan terkait tindak lanjut dari LHP-BPK. Hal ini dilakukan dalam Rapat Badan Anggaran pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023.
Saat ditanya tentang cara kerja dalam menelaah LHP-BPK, Samsun menjelaskan bahwa mereka melakukan analisis mendalam terhadap catatan yang ada. Proses ini melibatkan pengkajian rinci terhadap anggaran, khususnya pada catatan-catatan yang disajikan.
"Sudah dilakukan kajian rinci terhadap anggaran. Kami memiliki beberapa catatan yang akan kami konfirmasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," jelasnya.
Dari catatan-catatan yang terungkap terkait penggunaan APBD Kaltim, Samsun menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani catatan tersebut.
Komitmen dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, untuk memastikan penggunaan APBD yang transparan dan akuntabel merupakan langkah positif dalam upaya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan rekomendasi dari LHP-BPK akan mendorong langkah-langkah konstruktif yang dapat memajukan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Timur.
(*)
Penulis: Redaksi
