Penulis: Cika
Sangatta, Presisi.co - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, menjelaskan sejak bulan Maret 2023, DPRD Kutim telah berbicara dengan pemerintah dan beberapa anggota DPRD Kutim, dan juga telah melakukan intrupsi di rapat paripurna terkait dengan perlunya untuk segera melakukan penyerapan anggaran.
Hal ini disampaikan oleh Yan selaku Ketua Komisi D DPRD Kutim saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kutim, Kamis (27/07/2023).
"Ternyata tahun 2023 banyak anggaran kita yang belum terserap. Nah sampai bulan Juli ini, kita lihat masih banyak proyek fisik belum berjalan," beber Yan.
Yan menyatakan berdasarkan pengalamannya pada tahun 2022, apabila terjadi penurunan pekerjaan di akhir tahun yang menyebabkan kehabisan material, maka hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat proses penyerapan anggaran.
Kendati demikian, ia berusaha untuk tidak pesimis dan terus mendorong pemerintah agar pengerjaan proyek bisa dikerjakan bertahap mulai dari sekarang, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun nantinya.
"Kita berkeinginan dan mendorong pemerintah untuk terus memulai dari sekarang hal-hal yang sudah bisa berangsur-angsur kita mulai. Jangan menumpuk di akhir tahun," ungkapnya.
Ia juga menyinggung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dimiliki Kutim pada tahun 2022. Apabila APBD Murni juga dikerjakan di akhir tahun, kemungkinan tidak akan terserap secara maksimal. Hal ini berpotensi menyebabkan terbentuknya SILPA seperti yang terjadi pada tahun 2022 lalu.
"Mudah-mudahan pemerintah mendapat solusi yang terbaik, kita optimis, tetap mengawasi dan mendorong pemerintah melaksanakan penyerapan anggaran dengan baik. Kita bangga punya APBD besar, tapi kalau tidak terserap dengan baik akan percuma saja," pungkasnya. (Adv/L).
Editor: Rafika
