Usai Panji Gumilang Ditangkap, Bagaimana Nasib Ponpes Al Zaytun?
Penulis: Rafika
Jumat, 04 Agustus 2023 | 1.519 views
Presisi.co - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang, belum lama ini resmi ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Lantas, bagaimana nasib ponpes berlokasi di Indramayu yang selama ini dikelolanya?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan penahanan Panji Gumilang tak ada sangkut pautnya dengan kegiatan belajar di Ponpes Al Zaytun.
Lebih lanjut, ia menegaskan permasalahan ini akan dibebankan kepada Panji Gumilang secara individu, sehingga tidak akan memengaruhi kegiatan di ponpes tersebut.
"Karena Ponpes Al-Zaytun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren itu tidak ada masalah," kata Mahfud kepada wartawan pada Kamis (3/8/2023), dilansir dari Suara.com.
Selain itu, Mahfud juga menegaskan pemerintah telah mengantisipasi kepengurusan Ponpes Al Zaytun agar tetap bisa menjalankan kegiatan belajar seperti biasanya.
"Untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Ponpes Al-Zaytun," ujar Mahfud MD
"Sehingga, pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid," pungkasnya.
Senada dengan penuturan Mahfud, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan Ponpes Al Zaytun tidak akan dibubarkan. Pria yang akrab dengan sapaan Kang Emil ini juga mengungkap bahwa ada ribuan siswa Al Zaytun yang harus dihargai haknya dalam mengakses pendidikan.
"Jadi sifatnya tidak akan dibubarkan karena ada 5.000-an siswa yang sedang bersekolah dan itu anak-anak bangsa yang punya hak mendapatkan pelayanan akses pendidikan," kata Ridwan Kamil setelah menghadiri rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Jawa Barat ini mengumumkan Ponpes Al Zaytun kini berada dibina oleh Kementerian Agama.
"Tapi nanti kurikulumnya, dosen-dosennya akan didampingi dan dibina oleh Kementerian Agama," beber orang nomor satu di Jawa Barat ini. (*)