Penulis: Rafika
Presisi.co - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Periode 2004-2009, Jusuf Kalla, membeberkan butuh modal ratusan miliar untuk menjadi orang nomor satu di partai.
Pernyataan ini disampaikannya dalam seminar 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, pada Senin (31/07/2023). Dalam seminar ini, Jusuf Kalla yang akrab dengan akronim JK menceritakan lika-liku perjalanannya dalam dunia politik.
Awalnya, JK merupakan pengusaha yang mengelola 'Kalla Group', salah satu bisnis terbesar di Indonesia Bagian Timur. Saat dirinya terjun ke dunia politik dan masuk dalam kabinet sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Gus Dur, JK meninggalkan dunia usaha yang sudah digelutinya selama bertahun-tahun.
"Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata JK, dilansir dari CNN Indonesia pada Selasa (01/8/2023).
Kemudian, JK turut menyinggung kala dirinya menjabat sebagai Ketum Partai Golkar menggantikan Akbar Tanjung pada periode 2004 hingga 2009. Posisi itu didudukinya usai terpilih sebagai wakil presiden yang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Lebih lanjut, dengan posisinya sebagai wakil presiden saat itu ia tak perlu merogoh kocek terlalu banyak untuk menjadi Ketum Golkar pada masa itu.
"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali," beber Wakil Presiden RI ke-10 sekaligus 12 ini.
Namun, kondisi tersebut sudah jauh berbeda dengan hari ini menurut JK. Jika ingin menduduki kursi nomor satu di Golkar, maka butuh modal hingga 500 bahkan 600 miliar.
“Kalau sekarang Anda mau menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar,” ungkap JK sebagaimana diberitakan oleh CNN.
Menurutnya, hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai-partai politik lainnya.
“Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” tutur Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Pasalnya, sambung JK, untuk menjadi ketua umum dari suatu partai politik memang tidaklah murah, apalagi untuk partai besar yang sudah berkiprah di politik Indonesia selama puluhan tahun.
“Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar,” terang JK.
Editor: Rafika
