Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Wali Kota Samarinda yang menjadi nominator penerima Anugerah Tinarbuka kategori Bupati/Wali Kota yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat mengikuti tahapan visitasi uji kepatuhan di ruang prioritas Anjungan Karamumus Balaikota Samarinda, Jumat (14/4/2023)
“Pertama-tama, kami mengucapkan selamat kepada Pak Wali yang telah masuk 10 besar mengalahkan 34 propinsi lainnya,” ucap Komisioner KI pusat Rospita Vici Paulyn selaku ketua tim.
Rospita menyampaikan bahwa visitasi ini salah satu rangkaian tahapan seleksi dalam anugerah Tinarbuka Tahun 2023, dimana dilakukan setelah tahapan presentasi.
"Tahapan visitasi ini akan melihat secara fisik dari presentasi yang telah dipaparkan beberapa waktu lalu. Indikator yang kita lihat adalah program yang telah dilakukan. Apakah program memang benar atau tidak, program juga apakah memberikan manfaat atau tidak," kata Rospita.
Oleh karena itulah mereka melakukan visitasi ini sekaligus untuk mencari 5 terbaik dari 10 besar tadi untuk menerima penghargaan.
“Jika Pak Wali Kota terpilih, masyarakat Indonesia akan memandang ke Samarinda, kenapa lembaga-lembaga ini sampai memilih Pak Wali Kota,” ungkap Rospita yang merupakan Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP.
Dijelaskannya bahwa penilaian terhadap pribadi wali kota juga dilakukan terkait dengan komitmen dan dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi, baik secara anggaran maupun sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan publik.
Kemudian lanjutnya, penilaian juga mencakup penggunaan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi, baik kepada masyarakat umum maupun terhadap penyandang difabel yang diberikan kemudahan akses. Rospita mengatakan penilaian ini merupakan tahap akhir dan akan diikuti oleh penganugerahan keterbukaan informasi pada bulan Mei.
Andi Harun mengawali paparannya menyebutkan terhadap keterbukaan informasj dirinya tidak saja komitmen selaku kepala daerah, namun juga di visi pemerintahan dan bersama jajaran di pemerintah kota pun menerapkannya.
“Sejak dari awal kami sadari, terbuka itu keren. Selain dengan keterbukaan itu bisa mendapatkan informasi berguna dari masyarakat juga sebagai alat kontrol untuk melakukan sejumlah perbaikan,” tuturnya.
Komitmen keterbukaan ini bahkan bukan saja saat resmi menjadi wali kota, Andi Harun pun saat masih menjadi calon wali kota dalam penyampaian visi misinya juga sudah mengusung keterbukaan informasi.
“Keterbukaan informasi ini disatu sisi juga akan memberikan kemanfaatan terhadap pembanguan, belum lagi untuk mereduksi kecurigaan publik. Alergi terhadap kritik dan masukan, akan membuat kita kehilangan momentum apa yang dibutuhkan masyarakat,” ucap Andi Harun yang pernah menjabat wakil ketua DPRD Kaltim 2 periode ini.
Ia menambahkan pula salah satu manfaat keterbukaan yang dirasakan dari sisi anggaran, menerapkan transaksi non tunai.
“Bahkan kami mendapat penghargaan realisasi pendapatan. Sebelum kami melakukan keterbukaan dari anggaran, awalnya realisasi pendapatan Rp 300 miliar, kini di akhir tahun 2022 lalu terjadi peningkatan 122 persen menjadi 747,063 miliar. Begitu pula APBD, dari 2 triliun sekarang lebih 4 triliun,” bebernya.
Ditegaskannya, baik disisi pendapatan maupun belanja audah transparan. “Kalau mau, kita bisa datang Bapenda,” serunya.
Keaktifan kanal-kanal media sosial Pemkot Samarinda juga tidak luput dari penilaian tim visitasi termasuk inovasi-inovasi yang mendukung keterbukaan informasi yang dibangun di saat kepemimpinan Andi Harun.
Pemaparan aplikasi Samarinda Siaga Call Centre 112, Santer dan Social Security Number (SSN) yang masuk dalam 10 program unggulan wali kota menjadi nilai plus yang membuktikan komitmen keterbukaan informasi termasuk adanya Perda Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan 26 Desember 2022.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun didampingi Sekda kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan, kepala Dinas Kominfo Samarinda Dr Aji Syarif Hidayatulah, kepala BPKAD Ibrohim, ketua Tim Wali Kota Untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparudin, ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih dan Komisioner KI Kaltim M Khaidir. (*)
