Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa wacana 'Samarinda Bebas Tambang 2026' sebagaimana yang sering ia lontarkan beberapa waktu belakangan ini, sudah mantap dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional terkait IKN Nusantara.
Hal tersebut kembali ditegaskan Andi Harun saat hadir dalam diskusi 'Untung dan Rugi Samarinda Bebas Zona Tambang 2026' di Kedai Setiap Hari pada Minggu, 19 Maret 2023 malam.
"Tahun 2026, tidak lagi ada zona pertambangan di Samarinda," tegas Andi Harun.
Itu dikatakan Andi Harun merujuk pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2022-2042. Apalagi, sejak persetujuan substantif oleh Pemerintah Pusat terbit melalui Kementerian ATR/BPN per 13 Desember 2021 lalu diterima oleh pemkot.
Terkait dengan lebih dari 20 izin usaha pertambangan (IUP) yang berlaku di atas tahun 2026, disampaikan Andi Harun bahwa pemkot akan memberi pertimbangan khusus terkait perpanjangan izin atau tidak.
"Karena mayoritas perpanjangan IUP tersebut berlangsung di tahun 2026. Itu bisa menjadi ruang bagi pemkot untuk menolak perpanjangan izinnya," ungkapnya.
"Saya pastikan, di peta Samarinda yang terbaru tak ada satupun zona tambang. Hanya pemukiman, industri perdagangan, RTH (Ruang Terbuka Hijau, Red) dan daya dukung lainnya," tambahnya menegaskan.
Ia menegaskan, Samarinda Bebas Tambang 2026 memang bukan wacana yang mudah. Maka itu, Andi Harun coba menggalangan dukungan seluruh pihak agar rencana tersebut dapat terealisasi.
"Karena saya mencium banyaknya upaya untuk menggagalkan wacana tersebut. Yang jelas, Samarinda sudah sangat siap untuk hidup tanpa tambang," tuturnya.
Dua tahun memimpin Samarinda, Andi Harun menyebut bahwa eksperimen kecil-kecilan yang telah dilakukannya ternyata menunjukkan hasil positif. Mulai dari penanganan banjir dan juga lonjakan pendapatan asli daerah (PAD) di angka Rp 750 miliar dan membukukan Samarinda sebagai kota dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi se-Nasional.
"Termasuk dengan APBD Samarinda yang di tahun 2023 ini di angka Rp 3,9 triliun. Saya optimis, perubahan nanti APBD Samarinda berada di angka Rp 5 trilliun," yakinnya.
Ke depan, Samarinda dikatakan Andi Harun akan bertransformasi menjadi kota yang fokus pada sektor jasa, industri dan perdagangan. Rencana tersebut, diyakini Andi Harun sebagai bentuk adaptasi dini menyambut hadirnya ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kaltim.
"Samarinda akan menjadi epicentrum IKN Nusantara," sebutnya.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Khairul Anwar ikut mendukung rencana Samarinda Bebas Tambang 2026. Menurut dia, Samarinda dengan statusnya sebagai Ibu Kota Kaltim mestinya fokus pada sektor jasa dan perdagangan.
"Tambang di Samarinda ibarat lemak yang tidak sehat dalam tubuh. Risiko tinggi termasuk dengan dampak lingkungan yang harus diterima oleh Samarinda," contoh Cody, sapaanya.
Dimanapun, lanjut dia kota akan hidup oleh jasa dan perdagangan. Siapa pun wali kotanya, pasti akan bekerja keras membesarkan kedua sektor itu.
"Hanya Samarinda dan Balikpapan yang paling siap untuk urusan jasa. Kontribusi pertambangan di posisi keempat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto, Red) Samarinda dengan angka 11 persen juga tidak realistis untuk dipertahakan," ucapnya.
Dukungan Samarinda Bebas Tambang 2026 juga mendapat respons positif oleh kalangan aktivis lingkungan dan tambang Pradarma Rupang, Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30, Buyung Marajo termasuk anggota DPRD Kaltim Rusman Ya'qub dan akademisi Unmul yang juga pengamat hukum Herdiansyah Hamzah. (*)
Editor: Redaksi
