Penulis: Presisi 1
Presisi.co – Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia ternyata masih memiliki satu kabupaten yang masih minim pembangunan.
Daerah tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
Jangankan pusat kabupatennya, akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulunya saja sudah tampak jelas betapa tidak meratanya pembangunan di Indonesia.
Akses jalan menuju Mahakam Ulu berupa kubangan lumpur ketika hujan melanda.
Sebagai wakil bupati yang diamanahkan kepentingan masyarakat di pundaknya, terang saja Yohanes Avun berteriak kencang.
Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun menumpahkan aspirasi rakyat melalui sebuah video yang menunjukkan jalan menuju Mahakam Ulu tidak bisa diakses karena menjadi kubangan lumpur.
"Pemerintah pusat harus betul-betul serius menangani jalan ini, karena jalan ini adalah jalan yang menuju ke daerah perbatasan, yang di mana ada manusia di sana, bukan kera, kami ini juga manusia," ucap Yohanes Avun di videonya yang viral itu.
Dalam video berdurasi 1 menit itu, tampak jelas jalan menuju Kabupaten Mahulu tak bisa dilewati. Sebab, kondisi jalan yang masih tanah dan berlumpur.
Dengan tegas, Yohanes Avun meminta perhatian lebih pemerintah pusat membangun jalan akses yang layak menuju Mahakam Ulu.
Ia meminta pemerintah pusat segera turun tangan.
"Tolong anggaran yang ada di pusat untuk penanganan jalan ini. Jangan yang diperhatikan pembangunan Jawa dan Sumatera saja," tegasnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan, pembangunan jalan segmen Long Bagun-Long Pahangai itu telah ia perjuangkan untuk dibiayai dengan pendanaan dari ASEAN Development Bank (ADB).
"Sudah dipaparkan juga di depan Wabup Mahulu November 2022 lalu. Sambil menunggu peningkatan jalan sebaiknya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perusahaan sekitar untuk memelihara spot-spot jalan yang rusak parah terutama di musim hujan,” ungkap Irwan Fecho saat dihubungi wartawan, Senin (23/1/2023).
Politisi Demokrat yang berkantor di Gedung Senayan, DKI Jakarta itu menuturkan, penanganan jalan di daerah membutuhkan kerja sama dari pemerintah daerah jika ingin dibantu pembiayaan pusat. Yakni dengan Bupati membuat surat pernyataan bahwa lahan di jalan-jalan tersebut tidak bermasalah.
“Sampai saat ini suratnya masih kita tunggu,” jelas Irwan Fecho yang juga Ketua DPD Demokrat Kaltim.
Selain segmen Tering-Long Bagun, Long Bagun-Long Pahangai, terang Irwan Fecho, saat ini Kementerian PUPR menangani segmen Tiong Ohang-Long Pahangai, Batas Kalbar-Tiong Ohang dan Long Pahangai-Long Boh.
“Mahakam Ulu bagi kami adalah bagian Indonesia yang berhak mendapat keadilan terkait pembangunan infrastruktur. Itu komitmen kami di Komisi V DPR RI juga kementerian PUPR. Walau sejatinya ini adalah jalan yang menjadi kewenangan daerah,” pungkasnya. (*)
Editor: Rizki
