Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Sekertaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa anggota partainya saat ini dilarang berbicara soal tokoh yang layak sebaga calon presiden dan wakil presiden. Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah kewenangan prerogatif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menanggapi kemuculan nama Ganjar Pranowo yang banyak diusulkan Dewan Pengurus Wilayah PDIP sebagai bakal calon presiden. Menurutnya, skala prioritas partai berlogo banteng saat ini adalah mengatasi persoalan ekonomi rakyat, serta membangun masa depan dengan menyiapkan visi-misi capres dan cawapres.
Hasto menegaskan bahwa tingkat elektoral bukan menjadi pertimbangan utama PDIP dalam menentukan calon presiden pada 2024. Pernyataan tersebut dilontarkannya menanggapi elektabilitas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang terpantau lebih tinggi dari Puan Maharani.
Ia menilai tingkat elektabilitas bagi kader PDIP untuk bertarung dalam setiap kontestasi pemilu. Ia mencontohkan situasi yang dialami oleh Presiden Jokowi ketika bertarung pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Kala itu, elektabilitas Jokowi lebih rendah dari petahana, Fauzi Bowo.
“Jadi (bukan elektabilitas). Karena kerja kolektif," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022, dilansir dari Suara.com, jejaring Presisi.co. "Kemudian, masalah capres dan cawapres itu (juga) kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri. Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres cawapres karena nanti akan diputuskan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan PDIP tentu bakal mencari pemimpin yang bertanggung jawab dan bergerak bersama rakyat. Salah satu pertimbangan utama PDIP, sebutnya, adalah mencari calon pemimpin yang mendahulukan kepentingan bangsa.
"Pertimbangan kepentingan bangsa dan negara dan itulah bu Mega telah membuktikan dengan banyaknya lahir pemimpin dari PDIP," pungkasnya. (*)
Editor: Bella
