Ketua FPK Kukar Sebut IKN Nusantara Bakal Jadi Titik Balik Pemerataan Pembangunan Nasional
Penulis: Yusuf
Senin, 21 Februari 2022 | 2.046 views
Samarinda, Presisi.co - Marwan, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kutai Kartanegara mengaku gembira dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Sepaku, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Marwan mengatakan, pemindahan IKN Nusantara akan menjadi titik balik pemerataan pembangunan nasional yang dulunya terpusat di Pulau Jawa, kini beralih ke Benua Etam- sebutan Kaltim.
"Karena, kebijakan tersebut merupakan langkah yang strategis sebagai tolok ukur pemerataan pembangunan bangsa Indonesia," buka Marwan pada Senin, 21 Februari 2022.
Sebagai informasi, FPK adalah organisasi kemasyarakatan yang merangkul tiap etnis nasional. Keberadaan FPK di Kukar dikatakan Marwan berisi 22 anggota ormas kedaerahan seperti Bugis, Makassar, Jawa, Dayak, Banjar, Toraja dan lainnya.
Agar tidak timbul gejolak SARA, keberadaan ormas etnis/kedaerahan teresbut perlu dirangkul dan dibangun silaturahmi antara pimpinan ormas kedaerahan. Sehingga, bisa menghindari potensi konflik di masyarakat," kata Marwan.
FPK juga disebut Marwan telah secara resmi menyatakan sikapnya mendukung kehadiran IKN Nusantara. Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 3/2022 tentang IKN.
"Maka FPK sangat mendukung dan menyambut gembira langkah Presiden Jokowi tersebut," ucapnya.
Marwan bahkan mengajak tiap elemen masyarakat untuk sama-sama mendukung kehadiran IKN Nusantara. Masyarakat Kaltim, dikatakan Marwan sudah lama menanti kesempatan ini agar bisa setara dengan kemajuan daerah lain, terutama di Jawa.
"Sesungguhnya rakyat di Kalimantan ini sangat menanti-nanti memperoleh kesempatan pembangunan, seperti dahulu kepindahan IKN pernah dicetuskan pertama kali oleh Presiden Sukarno," ucapnya.
Marwan berharap, pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara dilakukan segera mungkin.
"Kepada pemerintah pusat yang akan membangun IKN, agar proses roda pembangunan IKN turut melibatkan kepentingan pemangku kearifan masyarakat lokal di Kukar khususnya, dan Kaltim pada umumnya. (*)