Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Hasil sidak Wali Kota Samarinda Andi Harun di Sekretariat DPRD Samarinda menunjukkan fakta yang mengecewakan. Yakni jumlah pegawai yang dinilai terlalu gendut dan kebanyakan hanya titip absen.
"Itu memalukan. Kok bisa masih ada kantor lembaga negara yang menggunakan sistem absensi manual? Kalau ada temuan penegak hukum, itu tidak mengherankan," tegas pengamat hukum Herdiansyah Hamzah, Selasa 30 Maret 2021, dilansir Suara.com, jaringan Presisi.co.
Menurutnya, ini tak hanya tentang sistem absensi kehadiran. Tapi juga persoalan budaya kerja. Kedisiplinan yang buruk para pegawai, sebut Herdiansyah, bisa jadi cerminan dari pemimpinnya.
"Mesti ada otokritik. Bukan hanya pegawai, tapi keseluruhan kinerja lembaga," ungkap lelaki yang mengidolakan Fidel Castro itu.
Selain absensi, Herdiansyah menyoroti hal lain yang lebih penting. Yakni pegawai tidak tetap harian (PTTH) yang berjumlah 387 orang. Kemudian pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) 39 orang. Ditambah aparatur sipil negara (ASN) 59 orang.
Menurutnya, postur PTTH dan PTTB di sekretariat DPRD terlalu gendut. Jumlah 387 orang PTTH itu delapan kali lipat dari jumlah anggota DPRD. Belum lagi ditambah puluhan PTTB lainnya.
"Sidak ini telah membongkar boroknya rekrutmen PTTH dan PTTB di Sekretariat DPRD Samarinda," ucap dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini.
Ia menyebut, sistem rekrutmen harus dibenahi. Jangan sampai jadi lapak oknum tertentu yang sarat nepotisme.
"Jangan asal rekrut tanpa analisa. Nanti malah membebani anggaran," lugasnya.
Klarifikasi Sekwan
Mengenai absensi manual, Sekretaris DPRD Samarinda Agus Tri Sutanto menjelaskan, mulanya menggunakan fingerprint. Namun, adanya pandemi membuatnya mengubah kebijakan dengan memberlakukan absensi manual di setiap ruangan.
Pengubahan mekanisme absensi ini ternyata menimbulkan penyimpangan. Yakni absensi yang diwakilkan dan absensi sore yang sudah diisi sejak pagi.
"Kami evaluasi dalam minggu ini," terangnya kepada Suara.com, jaringan Presisi.co.
Ia menyebut, ketidakhadiran sejumlah pegawai lantaran sedang work from home (WFH). Namun Agus menegaskan kebijakan itu akan dievaluasi. “Beberap anggota DPRD positif Covid-19. Pegawai sekretariat juga. Makanya beberapa pegawai sempat WFH,” ucapnya.
"Tapi sebagian besar ketidakhadiran ini terjadi karena tidak disiplinnya pegawai," tambahnya (*)
Editor: Rizki
