Penulis: Awaluddin
Tenggarong, Presisi.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar jumlah penduduk sangat miskin bisa berada di angka 0 pada 2024 mendatang. Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta atau setara dengan 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia.
Berdasar hal itu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang terkonsolidasi dan terintegrasi. Sesuai arahan Jokowi, Pemkab Kukar berupaya keras agar program pengentasan kemiskinan ini bisa tepat sasaran.
Dikatakan Inspektur inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Heriansyah, untuk mendapatkan program yang tepat sasaran, perlu mendata penduduk yang sangat miskin ini harus benar-benar akurat. Bahkan dari mulai tempat tinggal hingga pekerjaannya harus benar-benar terdata dengan jelas.
Selain mengubah pola pengawasan, Inspektorat Kukar juga berupaya menyamakan indikator pengentasan kemiskinan. Jika persamaan indikator saja tidak ada, kata Heriansyah, tentu sangat sulit berjalan Bersama menyukseskan program Presiden Joko Widodo itu.
“Karena masih belum ada kesamaan indikator maupun variabel di tiap OPD, karena itu harus segera disatukan,” kata Heriansyah.
Untuk masalah tersebut, kata dia, hampir di semua daerah di Indonesia menghadapi persoalan yang sama. Yakni perbedaaan persepsi, penafsiran, hingga arah program.
Program pengentasan kemiskinan merupakan program utama hampir di setiap daerah. Sebab, program itu merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin setiap kepala daerah fokusnya mengatasi kemiskinan di daerahnya. Sebab hal itu merupakan hal mendasar yang jadi program utama kepala derah,” pungkasnya
Editor : Oktavianus
