Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Pemerataan fasilitas pengolahan sampah menjadi salah satu pekerjaan yang tengah disiapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Upaya ini dilakukan untuk memperkuat penanganan sampah di tingkat kecamatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA).
Pada 2027 mendatang, DLHK Kukar berencana mengajukan pembangunan dua Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang menjadi dua wilayah yang masuk dalam usulan penambahan fasilitas tersebut.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 DLHK Kukar, Tri Joko Kuncoro, mengungkapkan bahwa pemerataan TPS 3R masih menjadi tantangan dalam pengembangan sistem persampahan daerah. Sebab, dari total 20 kecamatan di Kukar, baru delapan wilayah yang telah memiliki fasilitas pengolahan tersebut.
Menurutnya, perluasan jangkauan TPS 3R diperlukan agar proses pemilahan dan pengolahan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber timbulan sampah, sehingga tidak seluruh sampah harus dibawa ke TPA.
"Kalau melihat kondisi yang ada, cakupan pelayanan TPS 3R kita masih belum merata. Saat ini baru delapan kecamatan yang sudah terlayani, sementara wilayah lainnya masih membutuhkan perhatian. Penambahan fasilitas menjadi salah satu langkah untuk memperluas pelayanan tersebut," kata Tri Joko, Sabtu 14 November 2026.
Delapan kecamatan yang saat ini telah memiliki TPS 3R yakni Loa Kulu, Loa Tebu, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Tabang, dan Sangasanga. Artinya, masih ada 12 kecamatan yang belum memiliki fasilitas serupa.
Rencana pembangunan dua unit baru tersebut turut mendukung pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik, terutama melalui agenda Jaga Lingkungan Lestari. Program ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Meski demikian, realisasi pembangunan masih bergantung pada sejumlah persiapan. DLHK Kukar terlebih dahulu akan melakukan identifikasi terhadap calon lokasi, terutama berkaitan dengan ketersediaan dan status lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan.
Tri Joko menjelaskan, opsi pemanfaatan aset milik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa masih terbuka. Namun, hingga kini belum ada desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kedua fasilitas tersebut.
"Penentuan lokasi tentu harus melalui pertimbangan kesiapan lahan. Kami masih melihat wilayah mana yang paling memungkinkan untuk mendukung pembangunan sekaligus operasional TPS 3R nantinya," jelasnya.
Usulan tersebut dipersiapkan untuk masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pasalnya, pada tahun anggaran 2026 DLHK Kukar belum memiliki rencana pembangunan unit TPS 3R tambahan.
Di sisi lain, penguatan layanan persampahan juga membutuhkan dukungan sarana operasional. Untuk itu, DLHK Kukar berencana mengusulkan bantuan armada pengangkut sampah kepada pemerintah pusat agar jangkauan pelayanan di daerah dapat semakin optimal.
Tri Joko menilai, penyediaan fasilitas dan armada harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Kebiasaan membuang seluruh jenis sampah tanpa pemilahan perlu mulai diubah agar material yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali.
"Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut dan membuangnya. Kita perlu membangun pola pengelolaan yang mengutamakan pemilahan, pengolahan, serta pemanfaatan kembali agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan," pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, DLHK Kukar berharap pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih terarah dengan mengoptimalkan seluruh fasilitas yang tersedia. Keberadaan TPS 3R, TPA, maupun sarana penampungan lainnya diharapkan saling mendukung dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara. (*)
