search

Advetorial

Aulia Rahman BasriPemkab KukarKukar Idaman TerbaikJaringan Layanan Kesehatan

Pemkab Kukar Bangun Jaringan Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil

Penulis: Umar Daud Muhammad
Kamis, 12 November 2026 | 56 views
Pemkab Kukar Bangun Jaringan Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri

Tenggarong, Presisi.co - Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus diperkuat melalui pembenahan jaringan fasilitas medis dan pemenuhan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat di kawasan perkotaan, pedesaan hingga pedalaman memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pengobatan.

Strategi tersebut tidak hanya bertumpu pada keberadaan rumah sakit sebagai fasilitas rujukan. Pemkab Kukar juga mendorong ketersediaan tenaga perawat dan bidan di setiap desa agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar tanpa harus selalu bepergian ke pusat kecamatan maupun perkotaan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pemerataan tenaga kesehatan menjadi salah satu hal yang terus dibenahi pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan tenaga medis harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, terutama daerah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses transportasi.

Ia menyebut, persoalan kekurangan dokter di sejumlah puskesmas kini mulai teratasi. Beberapa fasilitas kesehatan yang sebelumnya tidak memiliki dokter, seperti di Kecamatan Muara Wis dan Tabang, telah kembali mendapatkan tenaga medis.

“Sekarang puskesmas yang sebelumnya belum memiliki dokter sudah kita penuhi, termasuk di Muara Wis dan Tabang. Selanjutnya, kami ingin memastikan ketersediaan tenaga kesehatan ini tetap terjaga sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara berkelanjutan,” kata Aulia, Kamis 12 November 2026.

Aulia menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pengangkatan melalui jalur ASN maupun PPPK untuk memenuhi seluruh kebutuhan tenaga kesehatan. Diperlukan dukungan pembiayaan dan pola pemenuhan tenaga yang lebih fleksibel agar pelayanan di tingkat desa tetap berjalan.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk mendukung penyediaan tenaga perawat dan bidan. Dengan skema tersebut, pemerintah desa turut mengambil peran dalam memperkuat pelayanan kesehatan di lingkungannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, mengungkapkan bahwa pemenuhan tenaga medis dilakukan melalui kombinasi beberapa mekanisme. Selain rekrutmen ASN, pemerintah juga mengoptimalkan penugasan khusus dari pemerintah pusat serta tenaga kesehatan yang dibiayai melalui pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sementara itu, kebutuhan tenaga perawat dan bidan di desa mendapat dukungan melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan sumber pembiayaan dari BKKD.

“Tidak semua kebutuhan tenaga kesehatan harus dipenuhi melalui satu jalur. Kami menggabungkan sejumlah mekanisme pembiayaan dan penugasan, sekaligus terus menyampaikan usulan kebutuhan tenaga kepada pemerintah pusat maupun provinsi,” jelas Ismi.

Selain memperkuat pelayanan dasar, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada ketersediaan dokter spesialis. Dukungan dari pemerintah provinsi diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan dengan kompetensi medis yang lebih beragam, sehingga masyarakat tidak selalu harus keluar daerah untuk mendapatkan penanganan tertentu.

Menurut Ismi, pemerataan kesehatan tidak cukup hanya dengan menempatkan tenaga medis di setiap fasilitas. Kesesuaian jumlah tenaga, kemampuan spesialisasi, serta kebutuhan pelayanan masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui pengembangan jaringan rumah sakit di sejumlah kawasan Kukar. Salah satunya dengan beroperasinya Rumah Sakit Muara Badak yang diharapkan mampu memangkas jarak akses pengobatan bagi masyarakat Muara Badak dan Marangkayu.

Sebelumnya, warga di dua kecamatan tersebut harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit. Kehadiran fasilitas kesehatan di Muara Badak kini menjadi alternatif rujukan yang lebih dekat bagi masyarakat setempat.

Pengembangan jaringan itu juga ditopang RSUD Dayaku Raja yang melayani kawasan hulu serta RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja untuk mendukung pelayanan di kawasan pesisir utara. Seluruh jaringan tersebut turut terhubung dengan RSUD AM Parikesit sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan daerah.

Di sisi lain, kemudahan masyarakat dalam mengakses pengobatan juga diperkuat melalui kebijakan pelayanan cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini memungkinkan warga memperoleh layanan di puskesmas, klinik hingga rumah sakit tanpa harus dibebani persyaratan administrasi tambahan seperti sebelumnya.

Ismi memastikan mekanisme tersebut sudah diterapkan dan dapat dimanfaatkan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan medis.

“Sekarang masyarakat bisa langsung mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan KTP. Baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, tidak perlu lagi menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana mekanisme sebelumnya,” ujarnya.

Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar membangun sistem kesehatan yang lebih merata dan terjangkau. Penguatan tenaga medis di desa, penambahan jangkauan rumah sakit rujukan, hingga penyederhanaan administrasi diharapkan mampu mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.