Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co — Ratusan fasilitas penerangan jalan di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), saat ini luput dari fungsi optimalnya. Tercatat sekitar 400 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di kawasan tersebut dilaporkan padam dan tidak berfungsi, sehingga mendesak langkah penanganan cepat dari instansi terkait.
Persoalan krusial ini menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Kukar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pemerintah Kecamatan Anggana serta perwakilan pemerintah desa yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).
Anggota Komisi III DPRD Kukar, Hery Asdar, menegaskan bahwa permasalahan rusaknya fasilitas publik ini tidak bisa hanya ditangani sebatas menerima laporan di atas meja. Diperlukan peninjauan dan pengecekan langsung ke lapangan guna mengetahui tingkat kerusakan di setiap titik.
Menurut Hery, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar harus segera berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat untuk menginventarisasi secara rinci seluruh titik LPJU yang bermasalah. Langkah verifikasi ini penting untuk memastikan apakah lampu-lampu tersebut sekadar butuh perbaikan ringan atau mengalami kehilangan komponen penting akibat pencurian maupun vandalisme.
"Karena jumlah yang dilaporkan cukup banyak, kami ingin Dishub bersama pemerintah desa terlebih dahulu memastikan kondisi masing-masing titik. Dari situ bisa diketahui penanganan apa yang diperlukan dan berapa kebutuhan anggarannya," ujar Hery.
Hery memaparkan, alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas LPJU sebenarnya telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Kendati demikian, eksekusi anggaran tersebut harus berpijak pada hasil inventarisasi akurat agar tepat sasaran sesuai tingkat urgensi di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan penerangan jalan merupakan infrastruktur vital yang langsung menyentuh aktivitas harian masyarakat. Terlebih bagi kawasan pesisir seperti Anggana, lampu jalan yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan mobilitas warga pada malam hari.
"Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun justru tidak bisa dirasakan manfaatnya karena tidak berfungsi. Kami tentu mendorong agar perbaikannya menjadi perhatian dan bisa segera ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran daerah," pungkasnya. (*)
