Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah memastikan kesiapan sejumlah rumah ibadah utama di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung agenda keagamaan nasional dalam waktu dekat.
Kepastian itu disampaikan Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i, usai meninjau langsung progres pembangunan di lokasi.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenag didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq.
Peninjauan difokuskan pada dua bangunan ikonik, yakni Masjid Negara dan Gereja Basilika Nusantara, yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan keagamaan berskala nasional.
Menurut Wamenag, Masjid Negara ditargetkan sudah dapat digunakan pada awal Ramadan 1447 Hijriah.
Pada hari kedua Ramadan, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dijadwalkan melaksanakan salat tarawih sekaligus menyampaikan tausiyah di lokasi tersebut.
“Berdasarkan laporan dari pihak Otorita, masjid sudah bisa difungsikan. Saat ini tinggal penyelesaian beberapa detail seperti pemasangan karpet dan meubelair. Insyaallah pada 2 Ramadan sudah siap digunakan,” ujarnya Senin 16 Februari 2026.
Selain masjid, rombongan juga meninjau Gereja Basilika Nusantara yang direncanakan menjadi tuan rumah Pertemuan Uskup se-Indonesia pada Mei mendatang.
Fasilitas utama, termasuk rumah uskup, ditargetkan rampung dan siap difungsikan paling lambat bulan depan.
Namun, terdapat perhatian khusus pada proses pemasangan lonceng dan salib gereja yang didatangkan dari Belanda.
Material tersebut memerlukan penanganan teknis khusus agar dapat terpasang sesuai standar keamanan dan estetika bangunan.
Wamenag menegaskan, yang terpenting adalah seluruh agenda nasional keagamaan dapat berjalan sesuai jadwal.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan bagi pembangunan rumah ibadah agama lainnya di kawasan IKN, mulai dari gereja Kristen, pura, vihara hingga klenteng.
Proses pembangunan direncanakan dimulai tahun ini atau paling lambat 2027.
Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan fasilitas ibadah yang inklusif dan representatif bagi seluruh umat beragama di ibu kota baru.
Sementara itu, Abdul Khaliq menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengawal proses transisi pengelolaan rumah ibadah di IKN.
Ia menyebut pembangunan rumah ibadah yang berdampingan di kawasan tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.
“Kami akan terus melakukan koordinasi teknis bersama Otorita IKN agar seluruh rumah ibadah benar-benar siap menjadi pusat harmoni dan pelayanan umat,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
