Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Program Berobat Gratis Cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program ini sudah berjalan dan memberikan hasil nyata,” ujar Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, Rabu (22/10/2025) di Tenggarong.
Menurut Aulia, tingkat keanggotaan BPJS Kesehatan di Kukar kini telah mencapai 103 persen, di mana sekitar 95 persen peserta dibiayai oleh pemerintah daerah — capaian yang melampaui rata-rata nasional.
Keberhasilan ini, lanjutnya, merupakan hasil kerja kolaboratif antara Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk. Tahun ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan Rp103 miliar untuk memastikan setiap warga memperoleh layanan medis di fasilitas kesehatan mitra BPJS tanpa harus memikirkan biaya pengobatan.
“Cukup bawa KTP, datang ke fasilitas kesehatan, masyarakat akan dilayani sebagaimana mestinya,” jelas Aulia.
Ia menegaskan, kebijakan ini dirancang agar tidak ada lagi warga Kukar yang menunda berobat karena kendala biaya. Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan menjadi hak dasar yang benar-benar bisa diakses semua orang tanpa diskriminasi.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kukar terlindungi dan mendapatkan hak kesehatannya tanpa terkendala biaya,” ucapnya.
Tak berhenti di situ, Pemkab Kukar juga tengah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk peningkatan fasilitas puskesmas dan tenaga medis di daerah terpencil.
Upaya ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Melalui realisasi program Berobat Gratis Cukup dengan KTP, pemerintah daerah berharap dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan warga.
“Program ini bukan sekadar tanggung jawab administratif, tetapi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” tegas Aulia.
Bupati menutup dengan komitmen bahwa Pemkab Kukar akan terus menjaga keberlanjutan program tersebut agar seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang setara dan berkualitas. (*)
Editor : Redaksi
