Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029.
Ia dipilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.
Terpilihnya Rudy menandai babak baru peran pemerintah provinsi dalam sistem pemerintahan nasional.
Dalam kepemimpinannya, Rudy menegaskan komitmennya menjadikan APPSI sebagai wadah penguatan suara daerah, khususnya dalam proses penyusunan kebijakan dan anggaran nasional.
“APPSI ke depan tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan dari pusat. Pemerintah provinsi harus ikut memberikan pandangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan APBN,” ujar Rudy saat ditemui di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Jumat 24 Oktober 2025.
Menurut Rudy, daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda mulai dari wilayah kepulauan, padat penduduk, hingga daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
Karena itu, katanya, kebijakan fiskal nasional seharusnya memperhitungkan kontribusi dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
“Banyak provinsi penghasil SDA menjadi penopang utama perekonomian nasional. Maka sudah seharusnya daerah dilibatkan aktif dalam perumusan kebijakan fiskal, termasuk dalam penentuan Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH),” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah agar tercipta pemerataan pembangunan yang adil.
“Kita ingin memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dan pusat. Tujuannya agar kebijakan fiskal dan pembangunan benar-benar berpihak kepada daerah,” sambungnya.
Sebagai Ketua APPSI, Rudy juga mengajak seluruh gubernur di Indonesia untuk mempererat kerja sama lintas provinsi.
Menurutnya, tantangan pembangunan berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“APPSI akan menjadi jembatan antara daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan merata, berkeadilan, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah masing-masing,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
