Penulis: Rafika
Samarinda, Presisi.co - Data Kementerian Keuangan per September 2025 menunjukkan masih banyaknya dana daerah yang mengendap di bank. Di Kalimantan Timur, empat daerah masuk dalam daftar tersebut.
Kota Samarinda menempati posisi keenam di kategori kota dengan dana mengendap sebesar Rp1,48 triliun. Sementara di kategori kabupaten, Kutai Barat berada di posisi kedua (Rp3,2 triliun), Kutai Timur di posisi sembilan (Rp1,71 triliun), dan Berau di urutan sepuluh (Rp1,67 triliun).
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, menilai kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena menandakan rendahnya realisasi belanja daerah, yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal.
Menurutnya, dana mengendap bersumber dari dua persoalan utama, yakni dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri.
“Dari pusat, ada ketidakpastian realisasi anggaran. Dari lokal, pasti ada masalah perencanaan. Mengapa bisa lambat? Bisa juga karena keputusan kepala daerah sendiri,” ujar Hairul.
Ia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan kepala daerah sengaja menahan penggunaan anggaran untuk dialokasikan pada tahun berikutnya.
“Artinya, pemimpinnya bisa saja menaruh dulu uangnya untuk digunakan tahun depan. Kalau mereka berkilah itu strategi anggaran, mau apa,” tambah Hairul.
Namun Hairul mengingatkan, pengendapan dana bukan hanya persoalan strategi anggaran. Hal ini memiliki efek domino terhadap ekonomi lokal. Ketika dana tersimpan di bank, aliran uang ke sektor riil akan terhambat.
“Kalau uang itu digunakan untuk program pembangunan, dampaknya langsung ke kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kontraktor jadi dapat proyek, pekerja dapat penghasilan, pekerja membelanjakan pendapatannya, terus sampai ke bawah,” paparnya.
Sebaliknya, jika dana terus mengendap di bank, kegiatan ekonomi lokal akan terhambat.
“Jika daerah mengendapkan uang, dalam tanda kutip, daerah tersebut justru menghalangi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
