Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih membelenggu Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), salah satu daerah perbatasan yang hingga kini minim infrastruktur dan layanan publik.
Dalam keterangannya usai menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Mahulu, Hasanuddin menyebutkan bahwa dari luas wilayah Mahulu yang mencapai 18.428 km², hanya sekitar 18 kilometer jalan yang telah beraspal.
“Mahulu memang kecil dari sisi jumlah penduduk, tapi tantangan isolasinya sangat besar. Ini menjadi ironi dalam konteks pembangunan nasional yang menjanjikan pemerataan,” kata Hasanuddin, Kamis 12 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa Mahulu memerlukan afirmasi pembangunan secara khusus dari pemerintah pusat dan provinsi.
Bukan hanya karena posisinya sebagai wilayah perbatasan, tetapi juga karena potensi ekonomi yang selama ini belum berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Tambang dan perkebunan mendominasi Mahulu, tapi tenaga kerja lokal tak banyak terserap. Kekayaan alamnya dieksploitasi, tapi kontribusinya terhadap masyarakat hampir tak terasa,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti pentingnya kehadiran negara secara nyata, bukan hanya pada saat bencana atau krisis.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar seperti kesehatan, listrik, dan pendidikan, harus menjadi prioritas utama.
“Kalau negara absen di perbatasan, bagaimana kita bisa bicara soal ketahanan nasional? Ini bukan soal jumlah, tapi soal keadilan,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal serius aspirasi warga Mahulu, tidak hanya berhenti di rapat dengar pendapat, tetapi juga disuarakan hingga ke level kebijakan provinsi dan nasional.
“Aspirasi masyarakat Mahulu tidak boleh jadi formalitas. Ini tentang keberpihakan dan tanggung jawab negara,” pungkas Hasanuddin. (*)
