Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Koordinator Inspektur Tambang Kalimantan Timur (Kaltim), Djulson Sambo menyatakan pihaknya siap membentuk tim investigasi gabungan. Hal tersebut dikatakan dia sebagai respon aksi yang digelar oleh Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu di depan Kantor Inspektorat Pertambangan dan Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis, 26 Juni 2025
“Kami siap kapan pun dibutuhkan untuk membentuk tim, apalagi ini sudah ada permintaan dari aliansi. Suratnya juga sudah dikirim dari dinas ke Direktur Teknik dan Lingkungan,” ujar Djulson di hadapan perwakilan massa.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan investigasi menunggu disposisi dari pusat, mengingat Inspektorat Tambang di daerah bersifat fungsional dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk bertindak tanpa arahan dari Jakarta.
“Pada prinsipnya, kami terbuka terhadap inisiatif masyarakat, dan menyambut baik pembentukan tim lintas instansi,” tambahnya.
Dalam aksi yang dimulai sejak pukul 16.00 WITA tersebut, aliansi menyampaikan tiga tuntutan utama,. Pertama, Pembebasan lahan warga Desa Batuah Kilometer 28 yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSSR. Kedua, Pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan warga terdampak. Dan, ketiga Evaluasi dan pencabutan izin tambang atas dugaan pelanggaran lingkungan.
Ronni Hidayatullah, kuasa hukum aliansi, menyoroti kedekatan lokasi tambang PT BSSR dengan pemukiman warga, yang dinilai membahayakan keselamatan.
“Kami sudah meminta dilakukan sidak ulang karena lokasi eksploitasi terlalu dekat dengan gang Hasanuddin. Ini tidak layak dan berisiko tinggi bagi warga,” kata Ronni.
Aliansi menekankan pentingnya pembentukan tim yang inklusif, agar proses investigasi berjalan objektif dan transparan. Dalam audiensi, mereka meminta agar warga terdampak turut dilibatkan secara aktif dalam proses pengumpulan data di lapangan.
Selain menyampaikan aspirasi, aliansi juga menggelar rapat konsolidasi di lokasi aksi, mengajak mahasiswa dan masyarakat luas untuk bersolidaritas.
“Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal ruang hidup warga yang telah puluhan tahun tinggal di wilayah itu. Pemerintah tidak boleh abai,” tegas Ronni.
Pihak Inspektorat Tambang Kaltim menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menunggu instruksi resmi dari pusat untuk pelaksanaan investigasi di lapangan. (*)
Editor: Redaksi
