Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya dalam menjaga toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk yang ada di Kota Tepian julukan Kota Samarinda.
Wujud nyata dari komitmen itu terlihat saat Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima audiensi jajaran pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Samarinda bersama para ketua kerukunan lintas etnis dan agama se-Kota Samarinda.
Dalam pertemuan yang digelar di Teras Anjungan Karangmumus, Balai Kota, Senin 23 Juni 2025 tersebut, menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas peran strategis FPK dalam menjaga harmoni sosial di Ibu Kota Kaltim ini.
Pada moment tersebut, Ketua FPK Samarinda, Ellyansyah Kasthan, melaporkan rencana pelantikan dan pengukuhan pengurus FPK serta agenda Rapat Kerja (Raker) yang akan digelar pada 3 Juli 2025 mendatang.
Wali Kota Andi Harun mendukungannya dan menekankan pentingnya forum-forum kerukunan agar memiliki program yang realistis, sinergis, dan terintegrasi dengan program pembangunan wilayah, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan seperti Pro Bebaya.
“Forum-forum kerukunan yang ada perlu dipandu agar bermanfaat dan terarah. Programnya harus realistis dan bisa bersinergi dengan pembangunan di kelurahan dan kecamatan,” ungkapnya.
FPK juga meminta dukungan Pemerintah Kota dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatannya, termasuk menghadirkan Wali Kota sebagai narasumber utama. Permintaan itu langsung direspons positif. Rumah Jabatan Wali Kota bahkan disetujui sebagai lokasi kegiatan mendatang.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menginstruksikan Badan Kesbangpol untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembauran Kebangsaan Kota Samarinda sebagai turunan dari Permendagri Nomor 34 Tahun 2006.
“Nanti Kesbangpol bentuk tim dan libatkan FPK untuk bekerja sama menyusun legal draft-nya. Saya akan alokasikan anggaran untuk mendukung penyusunan Perda ini dalam APBD 2026,” tegasnya.
Lebih jauh, Andi Harun mengingatkan pentingnya merawat nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan kebersamaan sebagai bagian dari identitas sosial Samarinda.
Langkah ini menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak hanya berkomitmen secara retoris, tetapi juga dalam kebijakan nyata guna menciptakan kehidupan kota yang rukun, inklusif, dan harmonis. (*)
Editor: Redaksi
