Penulis: M Yahya
Tenggarong, Presisi.co - Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, melakukan audiensi ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI untuk membahas izin serta tata kelola perdagangan karbon di kawasan gambut di luar kawasan hutan di Kukar, Kamis (22/5/25).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, bersama rombongan mengunjungi kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI di Jakarta untuk melakukan koordinasi terkait perdagangan karbon sektor kehutanan di kawasan gambut yang berada di luar kawasan hutan di wilayah Kukar.
Dalam pertemuan tersebut, Sunggono menyampaikan pentingnya memperoleh izin dan pemahaman tata cara pemanfaatan karbon agar pengelolaannya sesuai dengan regulasi.
“Kami melakukan koordinasi untuk memastikan izin dan tata cara pemanfaatan karbon sektor kehutanan di kawasan gambut di Kukar,” ujarnya.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI menyampaikan apresiasi atas kedatangan rombongan Kukar karena memberikan informasi baru terkait perizinan karbon yang selama ini menjadi permasalahan.
“Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas langkah berani dan penting yang diambil daerah demi kelancaran investasi,” kata Sunggono.
Ia berharap pertemuan ini menjadi awal dari komunikasi dan fasilitasi lanjutan, sehingga bisa menjadi titik temu bagi seluruh masalah kebijakan multi karbon di Indonesia.
Perlu diketahui, Kukar merupakan kabupaten pertama yang mengeluarkan SK Bupati terkait tata kelola penanganan karbon.
Wilayah Kukar sendiri memiliki lahan gambut dan mangrove yang cukup luas dan potensial untuk dikelola secara optimal dalam perdagangan karbon. (*)
Editor: Redaksi
