Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti serius persoalan krisis lahan pemakaman di Kota Samarinda.
Ia menegaskan, penyediaan lahan baru harus dilakukan secara terencana, legal, dan berwawasan lingkungan.
“Masalah ini menyangkut hak dasar masyarakat. Ketika sedang berduka, mereka tidak seharusnya dibebani dengan kesulitan mencari lahan pemakaman,” ujar Ananda Selasa 27 Mei 2025.
Ananda menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah menambah lahan pemakaman, namun menekankan pentingnya proses perencanaan yang sesuai tata ruang dan aturan perundang-undangan.
“Kami mendorong solusi jangka panjang, bukan tambal sulam. Tata ruang harus dipatuhi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta agar penanganan krisis ini melibatkan partisipasi publik dan tidak dilakukan secara sepihak. Menurutnya, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat penting untuk menjaring aspirasi.
“Pemerintah daerah harus transparan, libatkan warga dalam proses. Jangan sampai ada kebijakan yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” katanya.
Ananda juga menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dalam pelayanan pemakaman. Ia menyebut pelayanan ini merupakan wujud dari empati pemerintah terhadap warganya.
“Pelayanan pemakaman bukan sekadar urusan teknis, tapi menyangkut kemanusiaan. Kita wajib memberikan kemudahan, bukan birokrasi yang menyulitkan,” tambahnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mengawal isu ini melalui pembahasan regulasi dan pemetaan wilayah yang sesuai. Ia berharap kolaborasi lintas sektor segera menghasilkan solusi konkret.
“Ini bukan hanya soal ruang, tapi juga soal tanggung jawab negara kepada warganya. Kami berharap langkah nyata bisa segera diwujudkan,” pungkas Ananda. (*)
