Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar rapat kerja perdana sebagai langkah awal memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menyukseskan program pembangunan daerah.
Kegiatan berlangsung di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin 26 Mei 2025.
Rapat ini menjadi forum penting untuk menyamakan visi dan strategi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Benua Etam.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa sinergi antara Pemprov dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan pemerintahan.
“Melalui rapat kerja ini diharapkan DPRD dan Pemprov Kaltim selalu bersinergi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Sehingga, apa yang menjadi persoalan di Provinsi Kaltim dapat ditangani secara bersama-sama,” ujar Sri Wahyuni.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara kedua lembaga, tidak hanya dalam konteks perencanaan anggaran, tetapi juga dalam merespons berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menurutnya akan memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan yang diambil.
“Intinya adalah bagaimana Pemprov Kaltim bersama DPRD selalu menjalin komunikasi yang baik, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” tegas Sri Wahyuni.
Rapat kerja ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh para anggota DPRD saat masa reses.
Temuan dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan di forum ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program yang lebih responsif.
“Persoalan-persoalan yang didapat teman-teman DPRD Kaltim pada saat reses atau di masyarakat itu juga bisa tersampaikan dengan kita. Dan kita juga menindaklanjutinya bersama-sama,” tambahnya.
Agenda ini menandai komitmen bersama untuk membangun pemerintahan daerah yang lebih kolaboratif dan akuntabel.
“Baik Pemprov maupun DPRD sepakat memperkuat peran masing-masing dalam rangka mempercepat penyelesaian persoalan daerah, sekaligus memastikan bahwa program prioritas pemerintah berjalan efektif,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
