Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memastikan bahwa potensi kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di daerah sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada.
Menurutnya, proses kelulusan dilakukan secara terpusat dan menggunakan sistem berbasis teknologi yang transparan. Penentuan kuota hanya diusulkan oleh pemerintah daerah, tetapi keputusan akhir sepenuhnya di tangan pusat.
“Di Kota Samarinda, potensi kecurangan hampir tidak ada. Semua kelulusan ditentukan oleh pemerintah pusat, bahkan saya sendiri sebagai wali kota tidak memiliki kewenangan sedikit pun dalam proses seleksi ini,” ujar Andi Harun pada Senin, 17 Desember 2024.
Andi Harun menjelaskan, proses seleksi CPNS maupun P3K saat ini dilakukan secara online dan real-time, sehingga meminimalisir celah untuk terjadinya kecurangan.
"Semua diproses oleh komputer. Bahkan saya tidak tahu siapa saja yang lolos berkas, karena semuanya transparan,” tambahnya.
Namun, jika ditemukan adanya kecurangan seperti penggunaan joki atau praktik ilegal lainnya, Andi Harun tidak segan mengambil tindakan tegas.
“Jika ada laporan kecurangan dengan bukti yang jelas, saya akan langsung menindak pelakunya. Kalau ada oknum orang dalam yang terbukti, hari itu juga akan saya berhentikan dari jabatannya. Kita tidak boleh main-main dalam hal ini,” tegasnya.
Andi Harun juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses seleksi P3K di Kota Samarinda.
“Kami siap menindaklanjuti laporan dengan fakta yang valid. Ini demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses seleksi ASN di daerah,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
