Penulis: Presisi 1
Samarinda, Presisi.co - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Samarinda, Rabu (13/3/2024). Selama rapat, Disdikbud Samarinda menyebut ada beberapa hal jadi kendala.
Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan, salah satu kendala utama adalah kurang optimal kinerja tenaga pendidik jelang masa pensiun. Agar terus meningkatkan kualitas pendidikan, Disdikbud merekrut ratusan guru muda lewat jalur PPPK.
"Tahun lalu, kami telah mengangkat 700 guru P3K dan tahun ini akan ada 950 lagi," ucap Asli.
Disdikbud juga mengalami kekurangan tenaga pendidik untuk sekolah inklusi di semua tingkat pendidikan.
Asli menegaskan bahwa saat ini belum ada guru khusus yang menangani pendidikan inklusi.
"Guru-guru umum di sekolah inklusi akan dibekali pelatihan dari Pusat Layanan Disabilitas untuk membantu mereka mengajar anak-anak berkebutuhan khusus," kata Asli.
Evaluasi tahunan terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi perhatian Disdikbud.
Asli mengakui bahwa setiap tahun selalu ada keluhan terkait sistem zonasi.
Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sekolah negeri dan swasta dengan jumlah penduduk di beberapa daerah.
"Contohnya SMP Negeri 2 yang selalu kelebihan murid, sedangkan SMP 43 Loa Janan kekurangan murid karena jumlah penduduk di daerah tersebut tidak banyak," ujar Asli.
Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Asli memastikan bahwa Disdikbud berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Samarinda.
