Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Kekhawatiran warga Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang direspons Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Sekretaris Disperkim Samarinda, Cecep Herly menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan dermaga wisata tersebut bukan ranah utama dari pihaknya.
Namun, Disperkim hanya menjalankan tugas terkait pendataan.
“Kami hanya melakukan pendataan hingga sampai ke tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik). Kami hanya sebatas pendataan saja,” sebut Cecep.
Sementara itu Anggota DPRD Samarinda Samri Shaputra meminta Pemkot Samarinda untuk tetap memperhatikan warga dan menyertakan solusi bijak terhadap dampak yang diterima oleh warga.
"Saya harap pengakuan ini bukan hanya sekadar menghindar agar masyarakat tidak gusar, tapi kemudian betul-betul berdasarkan kajian dari keluhan masyarakat dengan kajian yang memang sudah mendalam. Karena dalam suatu kegiatan memang harus ada kejelasan," katanya.
Dia memandang bahwa terjadi kesalahpahaman komunikasi antara pihak pemerintah dengan warga.
"Ada kekeliruan dalam sosisalisasi yang kurang masif dan berujung keresahan bagi warga. Mereka panik tiba-tiba rumah mereka sudah di ukur, dipikirnya besok akan digusur," ungkap Samri.
Samri menjelaskan bahwa sebenarnya pembahasan Dermaga Wisata ini masih sebatas wacana belaka. Sebab perencanaan ini belum masuk dalam mata penganggaran.
"Ini masih panjang karena masih wacana, masih banyak tahap dan prosesnya. Jangankan wacana, perencanaan yang sudah dianggarkan saja bisa tidak jadi atau dibatalkan. Beda soal kalau sudah di lelang," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Wacana pembangunan Dermaga Wisata di kawasan Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang membuat khawatir masyarakat setempat. Terutama warga yang tinggal di RT 07 dan 09.
Kekhawatiran warga disebabkan pembebasan lahan bagi rumah yang terdampak pembangunan Dermaga Wisata itu. Warga khawatir nantinya tidak memiliki hunian yang layak ditinggali.
Kekhawatiran ini disampaikan oleh perwakilan warga RT 07 Kelurahan Masjid, Jorgi Pratama dan dibahas dalam rapat dengar pendapat yang ditengahi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Rabu (27/12/2023).
Beberapa waktu lalu Pemkot Samarinda telah sosialisasi melalui Dinas Perkim Samarinda. Sosialisasi itu menggambarkan pendataan sekaligus pengukuran bangunan untuk perhitungan ganti untung lahan.
"Kata mereka kalau sudah sesuai penawarannya, kita akan segera diberikan. Kalau tidak sesuai, akan di titip ke pengadilan. Bagaimana kami tidak resah," tutur Jorgi.
